Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengkritik sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang dinilai antikritik dalam menyikapi konten Bima Yudho di Tik Tok.

Menurut Cak Imin, seharusnya kritik tersebut diterima dengan sikap terbuka.

"Seandainya kemarin Gubernur Lampung minta maaf, semua masalah pasti langsung selesai," kata Cak Imin di DPP PKB, Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu juga menegus dua kadernya yang menjabat Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo.

"Saya tegur dia, 'Jangan ikut-ikut antikritik'. Kita hari ini, pemerintah harus jujur apa adanya," kata Cak Imin

Dia berharap para kadernya yang duduk di jajaran kursi eksekutif berani apa adanya.

"Kalau belum mampu, bilang belum mampu. Kalau mampu, silakan tunjukkan hasilnya," ujarnya.

Cak Imin berharap para kadernya menyadari kecerdasan publik di era keterbukaan informasi ini.

Cak Imin meminta Chusnunia Chalim dan Dawam Rahardjo menerima saat dikritik.

"Kecerdasan dan informasi publik saat ini sudah tidak bisa ditutupi. Kita harus menerima kritik dengan terbuka dan lapang dada," tandasnya.

Sebagai informasi Bima Yudho, Tiktokers asal Lampung yang saat ini menempuh pendidikan di Australia mengaku keluarganya di rumah mendapat intimidasi oleh pihak tertentu.

Bahkan gara-gara kritikannya, Bima dilaporkan ke polisi oleh seseorang bernama Ginda Ansori.

Kedua hal tersebut merupakan imbas dari viral video kritikannya terhadap kondisi Provinsi Lampung yang disampaikan lewat akun media sosial Tiktok @Awbimax Reborn.

Dalam konten Tiktok itu, Bima membuat presentasi yang membahas sejumlah faktor mengapa Provinsi Lampung tidak maju-maju.

Baca juga: Cak Imin Tegur 2 Kadernya Wagub Lampung dan Bupati Lampung Timur soal Perkara Bima Yudho

Empat poin dari presentasinya antara lain infrastruktur terbatas seperti proyek pemerintah mangkrak, jalanan selalu rusak; ranah pendidikan yang erat dengan siswa titipan; tata kelola lemah yang mengakibatkan korupsi; hingga Provinsi Lampung yang terlalu bergantung pada sektor pertanian.