Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai wajar, jika PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan nama bakal calon presiden (capres) dan gabung ke Koalisi Besar atau Koalisi Kebangsaan.

Namun, Yandri menyebut PDIP tak bisa ngotot mengajukan nama capres andai tak ada kata mufakat dalam penentuan pasangan calon yang akan diusung.

"Sangat maklum kalau mereka mengajukan calon presiden gitu loh. Tapi kan enggak bisa ngotot, kalau misalkan nanti musyawarah enggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Koalisi Besar Berencana Kumpul Lagi Setelah Lebaran 

Selain itu, dikatakan Yandri figur yang ditawarkan PDIP harus diterima oleh anggota Koalisi Besar.

Karena itu, nama capres dan cawapres yang diusung Koalisi Besar harus berdasarkan musyawarah mufakat.

"Apakah sosok yang diajukan PDIP itu bisa enggak diterima oleh partai yang lain? Ini yang perlu dimusyawarahkan," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily memberikan syarat kepada PDI Perjuangan (PDIP) apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar.

Ace meminta semua partai politik (parpol) termasuk PDIP agar tak ingin menguasai koalisi besar nantinya apabila sudah bergabung.

Dia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua parpol yang ingin bergabung.

"Harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," kata Ace di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).

Ace menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar.

"Hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang.

Ace mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat.