Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak permohonan praperadilan yang dilayangkan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (LE).

Diketahui, pada hari ini sesuai dengan agenda persidangan, Tim Biro Hukum KPK membacakan kesimpulan atas praperadilan yang diajukan Lukas Enembe.

"KPK optimis, hakim dalam putusannya akan menolak seluruh isi permohonan yang diajukan tersebut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Hakim Praperadilan Diminta Bebaskan Lukas Enembe, Faktor Kesehatan Jadi Pertimbangan Utama

Optimisme itu muncul lantaran Tim Biro Hukum KPK telah memberikan argumentasi jawabannya dan menghadirkan 8 orang ahli, yaitu Dr. Arief Setiawan sebagai Ahli Pidana UII, untuk membantah seluruh dalil dari Lukas.

Di samping itu, dihadirkan pula ahli 3 orang dokter spesialis RSPAD yang melakukan pemeriksaan dan perawatan Lukas, serta 4 orang dokter dari PB IDI yang memeriksa kondisi faktual Lukas dan menyusun second opinion atas kondisi kesehatan Lukas dengan menyatakan dengan tegas bahwa Lukas fit for interview dan fit for stand to trial.

Baca juga: KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Lukas Enembe, Ini Identitasnya

KPK juga menghadirkan satu orang saksi yaitu dokter KPK yang secara aktif selalu memantau kondisi kesehatan Lukas Enembe selama berada di rutan KPK. 

Turut pula dipaparkan 142 dokumen yang menerangkan bahwa proses penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan aturan hukum. 

"Sehingga, KPK sangat yakin bahwa semua alat bukti yang dihadirkan selama proses persidangan akan memberikan keyakinan pada hakim tunggal praperadilan dimaksud," tandas Ali.

Sebagaimana diketahui, Lukas Enembe tidak diterima dijadikan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Politikus Partai Demokrat itu mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu, 29 Maret 2023. 

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Lukas menggugat pimpinan KPK atas sah atau tidaknya penetapan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. 

Gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 29/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. 

"Pemohon: Lukas Enembe. Termohon: Komisi Pemberantasan Korupsi cq Pimpinan KPK," sebagaimana dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Lukas Enembe, Ini Identitasnya

Berikut petitum lengkap yang diajukan oleh Lukas Enembe:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/81/DIK.00/01/09/2022, tertanggal 5 September 2022 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat; 

3. Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon dengan berdasar pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/81/DIK.00/01/09/2022, tertanggal 5 September 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat; 

4. Menyatakan Surat Penahanan Nomor: Sprin.Han/13/DIK.01.03/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han/13B.2023/DIK.01.03/01/01/2023 tanggal 20 Januari 2023, dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Tah.Pid.Sus/TPK/III/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan status tersangka terhadap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dinyatakan tidak sah; 

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penahanan, penahanan lanjutan dan penyidikan terhadap diri pemohon oleh termohon; 

6. Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan perintah penahanan dengan penempatan pemohon pada Rumah/Rumah Sakit dan atau penahanan kota dengan segala akibat hukumnya; 

7. Menetapkan dan memerintahkan pemohon untuk dikeluarkan dari tahanan. 

8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 

9. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan pada negara. 

10. Atau apabila hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).