TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana akan diserahkan ke DPR RI, pada tanggal 16 Mei 2023.

Diketahui, pada tanggal yang sama itu DPR RI menjalani masa sidang setelah reses usai.

“Direncanakan begitu masuk masa sidang pada 16 mei akan diserahkan kepada DPR,” kata Edward, saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2023).

Hingga kini DPR RI masih menjalani masa reses, yang dimulai sejak tanggal 15 April 2023 lalu.

Kemudian DPR RI bakal memulai masa sidang pada tanggal 16 Mei 2022 dan akan kembali menjalani reses, pada tanggal 14 Juli-15 Agustus 2023. 

Edward mengatakan, ada tujuh sampai sembilan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.

Sedangkan, Surat Presiden (Supres) diberikan kepada tujuh menteri dan kepala lembaga. 

"Supres kepada tujuh menteri dan lembaga itu uruk dilakukan pembahasan bersama sama dengan DPR. Tapi direncanakan begitu masuk masa sidang pada 16 Mei akan diserahkan kepada DPR,” ujar Wamenkumham.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset sudah masuk tahap final.

Bahkan,  kata Mahfud, paling cepat usai lebaran RUU yang merupakan inisiatif dari pemerintah itu akan ditandangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah final. naskahnya perampasan aset sudah final tapi mungkin segera setelah lebaran akan ditandatangani oleh presiden surpresnya," kata Mahfud kepada awak media di Gedung Command Center Korlantas Polri KM29 Tol Cikampek, Selasa (18/4/2023).

Kendati demikian, Mahfud MD memastikan kalau seluruh naskah RUU Perampasan Aset sudah selesai substansinya.

Bahkan untuk bagian pengetikan yang typo atau salah ketik sudah dipastikan diperbaiki.

"Karena kalau naskah RUU-nya sudah selesai semua substansinya, sudah disisir yang typo juga sudah disisir," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD: Naskah RUU Perampasan Aset Sudah di Meja Presiden

Atas hal itu, Mahfud MD memastikan bahwa dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (Surpres) ke DPR RI untuk menindaklanjuti RUU tersebut.

"Mudah-mudahan tidak lama sesudah lebaran itu pada taruh lah di pekan pertama sudah dikirim surpresnya," tukas Mahfud MD.