Fakta-fakta Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol Pendukung Pemerintah: NasDem Tak Diundang
Berikut fakta-fakta pertemuan Presiden Jokowi dengan para Ketum Parpol pendukung pemerintah, NasDem mengaku tidak mendapat undangan pertemuan tersebut
Penulis: muhammad abdillahawang
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta-fakta pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum (Ketum) partai politik pendukung pemerintah.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Politik (Parpol) tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.
Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh Ketum PPP, Muhamad Mardiono; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.
Pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut berlangsung selama dua jam lebih, yakni mulai pukul 19.00-21.30 WIB.
Simak fakta-fakta dalam pertemuan tersebut selengkapnya yang dirangkum Tribunnews.com, Rabu (3/5/2023):
NasDem Tidak Terlihat
Baca juga: Demokrat Kritik Jokowi Panggil 6 Ketum Parpol: Istana Presiden Harusnya untuk Kepentingan Rakyat
Pertemuan yang digelar Presiden Jokowi dengan para Ketum Parpol pendukung pemerintah tersebut tidak nampak adanya kehadiran dari Partai NasDem.
Partai NasDem mengaku tidak menerima undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansah.
"Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh sampai siang ini tidak mendapatkan undangan untuk acara nanti malam," ujar Charles, saat dikonfirmasi awak media, Selasa.
Charles mengatakan, jika Partai NasDem mendapat undangan tewrsebut, maka pihaknya akan hadir.
"Yang jelas kalau kami diundang, biasanya kami dengan baik akan hadir," ujarnya.
"Tapi kalau kami juga tidak diundang, kami menghormati atas ketidakdiundangnya tersebut," imbuhnya.
Dia mengatakan, Partai NasDem merasa tidak masalah karena tidak mendapat undangan dalam pertemuan tersebut.
"Tidak masalah. Satu lagi yang jelas Partai NasDem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan," kata Charles.
Charles menambahkan, kalaupun agenda pertemuan tersebut silaturahmi dan halal bihalal, dia berharap agar Ketua Umum Partai NasDem dan jajaran pengurus untuk dimaafkan.
"Ketum Partai NasDem selalu membuka pintu itu, artinya kalau ada kesalahan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja maupun dimaafkan, begitu pun dari teman-teman ketum parpol, kalau memang ada salah atau tidak baik disengaja maupun tidak disengaja pasti Ketum kami pak Surya Paloh memaafkan itu semua," tukas dia.
Kompak Menjawab Tidak Bahas Politik
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku dengan Presiden Jokowi tersebut tidak membahas masalah politik.
"Tadi tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga telah sering disampaikan oleh bapak presiden," kata Airlangga, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (3/5/2023).
Dia mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan enam Ketum Parpol untuk silaturahmi dan halal bihalal.
Dia menambahkan, pertemuan itu juga membahas soal pencapaian dan tantangan di masa depan.
"Jadi pertama, silaturahmi halal bihalal, ini ini adalah partai-partai pendukung pemerintah," kata Airlangga.
"Dan tentu dibahas capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan, nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi," imbuhnya.
Senada dengan Airlangga, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan para petinggi partai tersebut tidak membahas politik.
Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi hanya memberi pesan untuk tetap rukun dan kompak.
"Secara praktis tidak," ucapnya.
"Titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak demi kepentingan negara, intinya itu," jelas Prabowo.
Sementara itu, Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan agar Pileg dan Pilpres harus bisa dinikmati oleh rakyat.
Sehingga, bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.
"Pembahasan tadi menyebut bahwa pesta demokrasi benar-benar harus bisa dinikmati oleh rakyat dan kemudian juga hasilnya itu nanti untuk menyongsong bonus demografi," ujarnya.
Jokowi Titip Soal Ekonomi Indonesia
Baca juga: Megawati Tebar Senyum, Ketua Umum Parpol Pendukung Jokowi Kumpul di Istana, Surya Paloh Tak Diundang
Ketua Umum Geridra, Prabowo Subianto mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan pesan terkait ekonomi Indonesia.
"Kami membahas perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju," ujarnya.
Prabowo menambahkan, bahwa saat ini ekonomi Indonesia berada di urutan ke-16 besar dunia.
Dia mengatakan, ekonomi Indonesia ke depan sangat mungkin menjadi urutan ke-4 terbesar dunia.
"Sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah Rp 1,5 triliun, diperkirakan ekonomi kita sudah ke-16 terbesar dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita bisa pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita," ucap Prabowo Subianto.
(Tribunnews.com/Abdillah Awang, Rizki Sandi Saputra, Taufik Ismail, Chaerul Umam)