TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 6 Ketua Umum (Ketum) partai politik wajar dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Jubir PPP Usman Tokan mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka membangun negara dan bangsa.

"Poinnya adalah bahwa intinya kan mau dimana saja pertemuannya yang paling penting dalam rangka membangun negara, membangun bangsa ini," kata Jubir PPP Usman Tokan, saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).

"Kecuali Istana digunakan untuk makar lah. Misalnya Istana digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan bangsa dan negara," sambungnya.

Usman menjelaskan, pertemuan tersebut lebih banyak membicarakan soal pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan Jokowi dan rencana pembangunan di masa depan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hal yang wajar jika partai politik yang ada di parlemen membicarakan hal tersebut dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

"Kan itu hal yang wajar ya. Partai politik yang punya representasi di parlemen. Sehingga harus sejalan presiden dengan parlemen. Bisa dibayangkan kalau parlemen beda, pemerintah beda gitu kan," ucapnya.

"Enggak bisa (tidak sejalan). Harus sejalan. Saling mendukung, tapi yang paling penting kerangka membangun kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil enam pimpinan partai politik pendukung pemerintah ke Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam.

Seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Kumpulkan Ketua Umum Parpol di Istana, Jokowi Dinilai Beri Arahan Bangun Koalisi Besar

Enam pimpinan partai politik yang hadir yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono.