TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak etis karena mengumpulkan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan.

Andi Arief mengatakannya saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).

"Menurut saya enggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi Arief.

Andi Arief mengatakan istana merupakan tempat presiden untuk memimpin bawahannya, bukan pimpinan parpol.

"Ya tempat-tempat itu melambangkan kerja sebetulnya."

"Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya."

"Ketua umum pimpinan parpol itu kan bukan bawahannya," ujarnya.

Dia menjelaskan secara aturan memang tak ada yang melarang presiden untuk membuat pertemuan di istana.

"Memang enggak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh tapi secara etika kurang pas," ucap Andi.

Namun, Andi menyarankan Jokowi agar tak menggunakan fasilitas negara bila mengumpulkan ketua umum parpol.

"Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah di tempat mana gitu tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," ungkapnya.

Menurutnya, dijadikannya istana sebagai tempat pertemuan pimpinan parpol justru membuat masyarakat sakit hati.

"Enggak cocok kalau di istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu," tutur Andi.

Presiden Jokowi diketahui mengundang enam ketua umum parpol pendukung pemerintah untuk bersilaturahim di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) malam.

Keenam parpol tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara, Partai NasDem disebut tak diundang.(*)