RUU Kesehatan Omnibuslaw dianggap tidak memberikan jaminan hukum mengenai kepastian kerja dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut.

Termasuk tidak menjamin perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan.

3. Akses Pelayanan Kesehatan

Wakil Sekjen Ikatan Apoteker Indonesia. Apt. Dra Tresnawati mengungkap, ada dua alasan yang membuat lima organisasi profesi ini melakukan aksi damai ini.

Pertama pembahasan RUU ini yang dari awal banyak yang disembunyikan dan sangat terburu-buru tanpa memperhatikan masukan dari organisasi profesi kesehatan medis.

Kedua, ada upaya untuk mengadu domba memecah belah masyarakat profesi yang akan sangat merugikan masa depan kesehatan.

Tresnawati menilai, pentingnya kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat sipil.

"Dengan bekerja sama, semua pihak dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan dalam layanan kesehatan di Indonesia," ucap Dra Tresnawati.

Baca juga: Deretan Manfaat RUU Kesehatan yang Ditawarkan Pemerintah kepada Dokter dan Nakes

Dokter dan Nakes Mogok Nasional

Menanggapi persetujuan RUU Kesehatan itu, dokter dan para tenaga kesehatan (nakes) mengancam akan melakukan mogok secara nasional, jika RUU Kesehatan disahkan.

Terlihat ribuan massa gabungan dari dokter dan nakes berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemkes), Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023) kemarin, 

Massa gabungan tersebut menyatakan penolakannya pada RUU Kesehatan Omnibus Law.

"Kami yakin melalui forum ini saya sampaikan. Kalau jika bapak-bapak, ibu-ibu memaksakan RUU, maka kami akan melakukan mogok nasional," kata orator dari atas mobil komando.

Ucapan orator tersebut dijawab oleh sejumlah massa yang hadir dengan jawaban 'setuju'.