“Kami tidak akan menyerah sampai undang-undang (RUU Kesehatan) ini disetop," tambah orator tersebut.

Klarifikasi Kemenkes

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Mohammad Syahril memberikan klarifikasi soal kabar tidak dilibatkannya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pembahasan RUU Kesehatan.

Dijelaskan Syahril, pemerintah sebenarnya telah menerima beragam masukan termasuk dari organisasi profesi seperti IDI sebelum RUU ini dirancang.

"Jadi kami akan menerima apa yang jadi masukan walaupun sebetulnya masukan dari IDI dan profesi yang lain sudah ditampung melalui DIM (Daftar Inventaris Masalah) tadi yang sudah diserahkan kepada DPR," kata Syahril, Senin (08/05/2023).

Pihaknya juga mengklaim, tidak ada pembahasan dalam RUU Kesehatan yang ditutupi.

"Ini kita tidak perlu ada lagi hal-hal yang ditutupi," ucap Syahril.

Syahril menerangkan, RUU kesehatan ini adalah hak Inisiatif DPR yang disampaikan kepada presiden.

Kemudian presiden memberikan tugas kepada menteri kesehatan untuk dipelajari.

"Diminta masukan kritik saran dari seluruh stakeholder, seluruh professi seluruh masyarakat dan muncul yang disebut daftar inventaris masalah."

"Ya sudah kita serahkan kepada DPR untuk dibahas ulang saat ini daftar investaris masalah itu sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas," terang Syahril.

Pihaknya pun tak mempermasalahkan terkait aksi damai yang dilakukan lima organisasi profesi yang digelar Senin (8/5/2023) kemarin.

"Silahkan saja itu adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendapat nya melalui forum resmi yang diakui negara tentu saja dengan demo ini bukan berarti kita harus berbenturan satu sama lain tapi untuk menyampaikan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerja kan bersama-sama," jelas Syahril.

Baca juga: Anggota Baleg DPR Minta Ketentuan Penyamarataan Tembakau dan Narkoba di RUU Kesehatan Dihapus

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rina Ayu Panca Rini/Naufal Lanten)