TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Jokowi membuka peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai NasDem.

“Ya bisa saja (rombak menteri Nasdem),” kata Jokowi usai melakukan penanaman Mangrove bersama sejumlah Jenderal TNI dan Polri di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Isu reshuffle menteri dari NasDem mencuat karena partai tersebut mendukung Bakal Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Selain itu satu dari tiga menteri asal Nasdem yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny G Plate kini tersangkut dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Baca juga: Jokowi Akan Reshuffle Menteri yang Kerjanya Terganggu Karena Jadi Caleg

Saat ini ada tiga menteri NasDem di pemerintahan Jokowi.

Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Beberapa waktu lalu, Jokowi bahkan menyebut NasDem kini sudah mempunyai koalisi sendiri.

Selain itu, perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang daftar menjadi anggota legislatif.

Perombakan akan dilakukan bila kerja menteri tersebut terganggu akibat pencalegan.

“Nyaleg juga diperbolehkan tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan (tugas Menteri), nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. kalau memang dirasa itu menganggu, ganti. biar konsentrasi ke nyalegnya,” kata Jokowi.

Tidak hanya bagi Menteri yang jadi Caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada Menteri yang mendaftar sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

Apabila cuti dirasa tidak cukup untuk kampanye maka bisa saja direshuffle.

“Menteri yang nyapres juga sama. Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang ya lebih baik cuti atau banyak saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang, khusus yang ini tadi nanti tolong ditanya juga ke pak Prabowo,” katanya.

Ini kedua kalinya dalam sepekan Jokowi menyinggung soal reshuffle kabinet.

Usai menghadiri acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023), Jokowi juga menyinggung soal reshuffle.

Kabar Perindo Gabung Pemerintahan Jokowi

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo kembali bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Ini kedua kalinya Hary Tanoe bertemu Jokowi di istana presiden.

Pertemuan pertama terjadi  di Istana pada Rabu (26/4/2023) lalu dalam rangka silaturahmi Lebaran.

Hary Tanoe mengakui bahwa ia dan Jokowi berbicara empat mata. Pertemuan itu berlangsung setelah Jokowi menerima Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Hary Tanoe ikut dalam PSMTI. "Saya ada urusan lain tadi dengan Bapak Presiden, tadi sebentar setelah acara PMSTI, bicara macam-macam lah," ujar Hary Tanoe usai pertemuan.

Ia menepis informasi yang beredar bahwa ia menyerahkan nama-nama menteri untuk masuk ke kabinet.

Hary Tanoe juga mengeklaim tidak dimintai pendapat oleh Jokowi terkait isu Pemilihan Presiden 2024.

"Enggak, tadi bicara yang enteng-enteng saja," ujar bos grup MNC tersebut.

Hary juga menampik isu yang menyebutkan dirinya bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Nama Hary Tanoe sebelumnya memang sempat mengemuka ketika wacana perombakan atau reshuffle kabinet mencuat beberapa waktu lalu.

"Saya cukup membangun Partai Perindo, karena kalau membangun partai itu perlu konsentrasi, perlu fokus. Jadi, saya rasa tugas saya adalah membangun Partai Perindo supaya bisa menjadi partai yang besar," kata dia.

Hary Tanoe menambahkan, ia hadir dalam pertemuan antara Jokowi dan PMSTI untuk mendampingi Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta.

Ia menyebutkan, pertemuan itu merupakan pertama kalinya PSMTI dapat beraudiensi dengan kepala negara meski organisasi itu sudah berdiri selama 25 tahun.

"Esensi dari pertemuan tadi adalah silaturahmi karena baru pertama kali selama 25 tahun," ujar Hary.

Kunjungan Hary Tanoe ke Istana hari ini merupakan yang kedua kali dalam kurun waktu satu bulan terakhir

Tanggapan Nasdem

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan bila ketiga kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Maju direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya jangankan NasDem, semua menteri juga bisa direshuffle, itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (16/5/2023) seperti dikutip dari Kompas.TV

Ali menilai kocok ulang jajaran pembantu Kepala Negara merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Sekali lagi, Nasdem itu memahami betul bahwa memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif daripada presiden. Dan presiden tidak perlu mendiskusikan dengan siapa saja untuk memberhentikan menteri termasuk kepada publik," katanya.

Ia mengaku akan menerima setiap keputusan dari Presiden Jokowi.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai.

"Saya nanti kalau justru kalau setiap saat reshuffle ini menjadi salah satu 'ancaman', ini akan justru membuat publik akan menjadi kegaduhan, kolaborasi di kabinet akan terganggu."

"Bagi Nasdem begini, kami apapun keputusan presiden kami terima sebagai satu bentuk hak dia sebagai bentuk prerogatif," ujarnya.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Kompas.TV