Johnny G Plate Tersangka, Momen Jokowi Reshuffle hingga Hary Tanoesoedibjo Muncul di Istana
Setelah Johnny G Plate tersangka di Kejagung, isu Reshuffle kembali menguat ditambah munculnya Hary Tanoe Muncul di Istana.
Penulis: Theresia Felisiani
Lebih lanjut Awiek pun kembali menekankan ihwal bagaimana Jokowi secara tegas langsung melakukan reshuffle selama dua periode masa kepemimpinannya ini.
Hal tersebut, tuturnya, merupakan bukti Jokowi tegas secara hukum.
“Biasanya kalau ada kasus menteri tersandung kasus hukum, beliau langsung mengambil tindakan, dan itu terjadi pada periode pertama beliau memimpin dan juga pada periode kedua beliau memimpin begitu. Tidak main-main dengan soal hukum," ujarnya.
Pengamat Sebut Reshuffle Akan Terjadi, Semakin Kuat Jadi Dasar Surya Paloh dan Jokowi Berpisah
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai reshuffle posisi Menkoinfo Jhonny G Plate akan terjadi.
Ray menyebut reshuffle akan menjadi dasar Presiden Jokowi dan Surya Paloh berpisah.
Diketahui Menkominfo Jhonny G Plate telah ditetapkannya tersangka oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi tower base transceiver station (BTS).
"Ini proses hukum harus ditindaklanjuti. Sudah pasti, reshuffle sudah pasti terjadi. Jadi apakah ini implikasi ada pecahnya kongsi Pak Jokowi dengan Nasdem, Saya kira ini menjadi makin kuat dasar mereka untuk berpisah," kata Ray ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).
Kemudian dikatakan Ray bahwa Surya Paloh tidak mudah tekan dan tidak akan membuat partainya mundur dari pemerintahan.
"Pak Surya Paloh nggak mudah juga ditekan-tekan, penangkapan (Jhonny G Plate) tidak akan membuat Surya Paloh mundur dari koalisi. Kecuali kemudian Pak Jokowi akan mereshuffle," kata Ray.
Ray menilai reshuffle akan terjadi dengan tinggalkan satu posisi menteri dari partai NasDem.
"Tapi Pak Jokowi tidak akan melakukannya, dia akan tetap meninggalkan satu kabinet dari NasDem," jelasnya.
Menurut Ray menteri dari NasDem yang akan dipertahankan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
"Hal itu karena alasan kinerja, karena alasan politis dengan tetap mempertahankan satu anggota kabinet dari NasDem di koalisi itu membuat gerak Nasdem tidak lebih leluasa untuk mendukung Anies Baswedan," tutupnya.
