TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan sudah tidak memberikan bantuan sosial (bansos) berupa beras sejak tahun 2020 hingga 2021.

Mensos Risma mengatakan Kemensos sebenarnya sudah melakukan pemberian bantuan dalam bentuk uang, bukan lagi dalam bentuk barang.

Pernyataan itu disampaikan Risma merespons kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kementerian Sosial guna memeriksa dugaan korupsi bansos dalam bentuk beras.

Diketahui, pada Selasa (23/5/2023) kemarin, KPK menggeledah kantor Kemensos terkait dugaan korupsi beras bansos untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 hingga 2021.

"Kalau ada yang mengatakan 2021 ada (bansos) beras, mohon maaf itu bukan di Kemensos," kata Risma dikutip dari Kompas Tv, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Risma Pastikan Kondisi Psikologis Pegawai Kemensos Tak Terdampak Usai Penggeledahan KPK

Sehingga, jika ada dugaan korupsi dan dalam bentuk beras, Risma menegaskan bahwa hal tersebut bukan berada di bawah Kementerian Sosial.

"Jadi saya katakan 2021 itu tidak ada Bansos beras di Kemensos, tapi saya tidak tahu di tempat lain bagaimana, saya tidak mau ngomong, nanti publik akan tahu (bantuan beras) itu dari siapa."

"Yang jelas tidak ada bansos beras saat itu (di Kemensos)," ujar Mensos Risma.

Hal ini, kata Risma, dilakukan supaya pengawasannya lebih mudah dilakukan.

Dijelaskan Risma, kebijakan ini dilakukannya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kenapa karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah bapak Presiden, (bansos) bukan dalam bentuk barang, karena bagi saya itu saya lebih enak."

"Kenapa kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit, saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini, makanya saya juga senang jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya tidak mau bentuk barang tapi uang," lanjut Risma.

Baca juga: Risma Non-Jobkan Sejumlah Pejabat Kemensos Buntut Kasus Korupsi Bansos: Tapi Harus Diperiksa Dulu

Keterlibatan Pejabat Kemensos

Ada keterlibatan pejabat Kemensos terkait dugaan korupsi bansos beras.