TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh menyebut bakal menggelar aksi gelombang di 38 provinsi di Indonesia terkait judicial review (JR) tiga Undang Undang (UU) yang sudah dan akan mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, partainya melakukan judicial review trilogi UU atau tiga paket Undang Undang.

Pertama, JR UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

"Kedua, JR Parliamentary Threshold 4 persen. Ketiga, Partai Buruh juga akan JR terhadap UU Presidential Threshold 20 persen," kata Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (24/5/2023).

Terkait penolakan terhadap ketiga UU tersebut, Said mengatakan, Partai Buruh bakal menggelar aksi bergelombang di 38 provinsi di Indonesia.

Kata Said, aksi akan dimulai di Provinsi Banten, pada 31 Mei 2023.

Kemudian, lanjutnya, aksi puncak akan digelar di depan Gedung MK, di Jakarta Pusat.

"Aksi puncak, pada 5 Juni 2023, di depan Gedung MK," ucapnya.

Adapun bersamaan dengan aksi puncak tersebut, Said mengatakan, Partai Buruh akan menyerahkan perbaikan berkas gugatan JR UU Cipta Kerja ke MK.

"Karena pada tanggal 5 Juni, Partai Buruh akan menyerahkan perbaikan berkas gugatan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK untuk memasuki sidang kedua," ujarnya.

Untuk diketahui, Partai Buruh sudah mengajukan JR UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

Sementara, kata Said Iqbal, untuk JR aturan Parliamentary Threshold 4 persen baru akan diajukan, pada pertengahan bukan Juni 2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), Selasa (23/5/2023).

Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 ini diajukan Partai Buruh yang diwakili Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli.

Dalam persidangan tersebut, Said Iqbal menyampaikan bahwa sejak awal pembentukan maupun diskusi-diskusi yang berkembang terhadap isu Perppu yang terkait dengan UU Cipta Kerja sampai juga saat pembahasan DPR.

Baca juga: Layangkan Gugatan, Partai Buruh Minta MK Batalkan UU Cipta Kerja

Pihaknya beranggapan bahwa proses pembentukan Perppu menjadi UU Cipta Kerja hanya akal-akalan DPR.

“Dalam prosesnya ternyata terbukti tidak pernah satu kalipun kami diundang dan hanya berdasar UU P3 yang sudah disahkan terdahulu maka mereka menyatakan proses pembuatan UU Nomor 6/2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2/2022 sudah sesuai,” kata Said Iqbal.

“Oleh karena itu, kami para buruh khususnya di ketenagakerjaan dan petani sangat dirugikan dalam mekanisme pembuatan UU tersebut karena tidak satupun pokok-pokok gagasan kami yang diterima,” imbuhnya.

Dikatakan Said, dalam satu kali pertemuan secara informal dengan kalangan pengusaha yang bergabung di IKADIN dan hasil pertemuan itu ada semacam rekomendasi yang dipahami kedua belah pihak.

Hasil kedua pihak tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Menko Perekonomian.

Tetapi apa daya, semua hasil rekomendasi pembahasan para pihak yang sebenarnya berkepentingan di dalam UU Cipta Kerja tidak ada satu pun yang menjadi pokok-pokok pikiran diterima DPR RI untuk diajukan uji publik bahkan langsung disahkan.

Dengan demikian, sambungnya, Partai Buruh memohon agar MK membatalkan proses pembentukan UU Cipta Kerja.

“Karena kami dirugikan tidak pernah terlibat bahkan hasil diskusi dengan kawan-kawan pengusaha IKADIN diabaikan,” ucapnya.

Sementara dalam permohonannya, Partai Buruh (Pemohon) menjelaskan penetapan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Tindakan Presiden dan DPR yang mengabaikan putusan MK jelas dan secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa seluruh lembaga negara termasuk lembaga pembentuk undang-undang harus tunduk dan taat pada hukum (konstitusi) termasuk pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Menurut Pemohon, tidak taatnya pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan.

Maka kekhawatiran yang disampaikan Ryan Emenaker (2013) bahwa putusan final and binding peradilan hanyalah sebuah mitos “judicial finality is a myth” akan benar-benar terjadi (bahkan sudah terjadi).

Inilah wujud nyata konstitusionalisme semu, tumpulnya fungsi checks and balances peradilan konstitusi terhadap kekuasan eksekutif dan legislatif.

Konsekuensinya sangat mahal, prinsip rule of law, demokrasi konstitusional dan hak-hak konstitusional warga negara bisa tergadaikan. Akumulasi dari semua itu, akan bermuara pada lahirnya unconstitutional dictatorship

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.