TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, wilayah perbatasan Indonesia susah dijaga.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023, di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Tito menjelaskan, hal itu dikarenakan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang.

Bahkan, kata Tito, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

"Nomor satu adalah Kanada. Nomor dua Indonesia karena pulaunya banyak sekali. Semua pulau itu punya garis pantai, 17 ribu pulau," kata Tito, di Jakarta, Kamis ini.

"Memang kalau dilihat dari luasan panjangnya dengan utaranya Rusia saja kalah, tapi kalau seluruh panjangnya, batas pantainya Rusia dibandingkan dengan garis pantai semua pulau-pulau yang ada di Indonesia, maka kita akan jauh lebih panjang garis pantainya dibandingkan Rusia, yang punya 11 timezone. Kita punya 3 timezone," sambungnya.

Oleh sebab itu, Tito mengatakan, perbatasan Indonesia merupakan wilayah rentan.

"Perbatasan kita memang rentan karena susah untuk dijaga karena negara kepulauan yang panjang ini," ucapnya.

Sehingga menurutnya, bangsa Indonesia harus menjaga batas wilayah negaranya yang menjadi simbol kedaulatan bangsa.

Lebih lanjut, Tito juga menyoroti pentingnya aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu katanya, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo terkait terciptanya pembangunan yang merata di Indonesia.

"Apa yang diharapkan bapak Presiden (Joko Widodo), yaitu adanya pemerataan pembangunan, pembangunan tidak hanya terpusat di tempat-tempat tertentu," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, dua hal yang menjadi evaluasi terkait pengelolaan batas wilayah negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.

"Ada beberapa segmen yang belum selesai yang masih dispute antara Indonesia dan Malaysia. 2 tahun lalu kita selesai. Kemudian ada Covid, pembicaraan menjadi berhenti. Sekarang kita mungkin perlu ulang. Sudah mulai dilanjutkan lagi," kata Tito, dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023, di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Selain pandemi Covid-19, Tito juga mengatakan, pos lintas batas negara (PLBN) juga menjadi bahan evaluasi BNPP.

Adapun ia menjelaskan, jumlah PLBN yang ada saat ini terbatas atau minim.

"Tadi kita sampaikan bahwa panjang sekali batas wilayah kita. Batas darat saja dengan Malaysia itu sangat panjang sekali, lebih dari 1000 Kilometer. PLBN ini hanya sangat terbatas, di Kalimantan Barat hanya 3 (pos) dan di Kalimantan Utara hanya 1, yang di Sebatik belum," jelasnya.

Meski demikian, Tito mengatakan, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.

Baca juga: 8 PLBN Diminta Terus Berkomunikasi dengan CIQS, TNI dan Satgas Pengaman Perbatasan

Oleh karena itu, Tito mengatakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. 

Jelasnya, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.

"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Tito.

Sebagai informasi, Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara dihadiri secara luring dan daring oleh para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.

Selain itu, hadir juga perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.

Hadir sebagai narasumber, di antaranya pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Sosial (Kemensos); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).