Dasco menegaskan isu aliran dana tersebut hanyalah sebatas gosip-gosip politik di tengah elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Subianto naik.

"Pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik dan kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini," ujarnya.

Dia meyakini masyarakat sudah semakin pintar dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar.

"Ya mudah-mudahan hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan rakyat yang sudah semakin pintar," ungkap Dasco.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke tiga partai politik (parpol).

Adapun isu yang beredar menyebut tiga parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan NasDem.

Merespons hal itu, Mahfud mengatakan, ia telah menerima berita soal itu, bahkan dengan nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ya saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya," kata Mahfud, dalam konferensi pers, di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Meski demikian, Mahfud menganggap isu ini hanya gosip politik belaka.

Ia menegaskan, agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja.

"Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," ucapnya.

Bahkan, ungkapnya, hal ini telah disampaikan Mahfud ke Presiden Jokowi, bahwa dia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik.

"Saya juga sudah lapor Presiden, 'Pak saya tidak akan masuk ke soal ini (politik). Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik'. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," ungkap Mahfud.

"Kalau saya menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini secara manajerial kelembagaan, karena itu (kasus dugaan korupsi BTS 4G) sudah masuk ke ranah hukum," sambungnya.

Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.

"Saya sudah lapor Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum yang menentukan," katanya.

PPP minta diusut

Lebih lanjut Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta isu tersebut ditelusuri kebenarannya, agar tak hanya menjadi gosip di masyarakat.

"Jadi benar atau tidak ke partai tertentu benar atau tidak ke orang tertentu, itu ya harus diusut," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Arsul menilai, apa yang disampaikan Mahfud tersebut bisa ditafsirkan publik bahwa isu tiga parpol menerima duit proyek BTS benar.

Oleh karena itu, Arsul mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti pernyataan Menkopolhukam tersebut.

"Biarkan menjadi tugas penegak hukum Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut," ucapnya.

"Karena penangkapan masyarakat penangkapan publik itu berbeda gitu ya seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran gitu ya tapi prinsipnya sama semua harus diusut ke mana aliran dana itu berada," tandas Wakil Ketua Umum PPP itu.

PDIP Tidak Tahu Aliran Dana Korupsi BTS Mengalir ke Partainya

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengaku tidak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus proyek BTS 4G mengalir ke tiga partai politik (parpol). Termasuk, aliran dana itu disebut masuk ke PDIP.

"Saya nggak tau," kata Hugo saat dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).

Hugo meminta awak media dan masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi tersebut kepada pihak yang pertama kali menggulirkan isu tersebut.

Sebab, kata Hugo, partainya tidak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP.

"Konfirmasi ke yang memulai gosip ini," tukasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)