Dalam upaya soft power diplomacy itu, Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang juga menjadi mantan Menteri Kehakiman RI (1974-1978) pernah memediasi perdamaian antara Vietnam dan Kamboja yang berkonflik dari tahun 1977 hingga 1989.

"Beliau paham betul pentingnya stabilitas dan keamanan di kawasan dalam menyelesaikan berbagai konflik, dengan kontribusi beliau dalam menciptakan perdamaian dunia," tambah Menlu Retno.

"Bagi saya, Prof. Mochtar Kusumaatmadja sudah merupakan seorang pahlawan. Karena itu pemberian gelar pahlawan nasional untuk beliau sangatlah pantas sebagai penghormatan kepada kontribusi beliau bagi Indonesia dan dunia yang dapat menginspirasi generasi muda bangsa ini khususnya diplomat Indonesia," demikian Menlui Retno Marsudi.

Janji Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Kelayakan Prof. Mochtar Kusumaatmadja mendapatkan gelar pahlawan nasional juga disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

"Dari tahun lalu sudah kita perjuangkan. Pak Mahfud MD (Menko Polhukam) sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menjanjikan akan mengusung nama Prof. Mochtar Kusumaatmadja tahun ini. Tahun lalu menurutnya banyak yang diberi gelar. Insya Allah tahun ini Prof. Mochtar Kusumaatmadja bisa diangkat menjadi pahlawan nasional," ujar Bambang Soesatyo.

"Setiap jejak langkah yang ditinggalkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja tidak hanya harus dikenang, tapi harus menjadi inspirasi bagi penerus di masa mendatang," tambah Bambang Soesatyo.

Ketua Umum IKA Unpad, Irawati Hermawan, menilai, penobatan Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai pahlawan sudah sepatutnya dan sepantasnya.

"Saya berharap Prof. Mochtar Kusumaatmadja dapat dipertimbangkan dan diumumkan sebagai pahlawan nasional di hari pahlawan nasional di bulan November mendatang," ujarnya didampingi sejumlah alumni IKA Unpad.

Dampak dari keberhasilan memperjuangkan konsepsi laut nusantara dan konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan itu sangat banyak. Misalnya, luas Indonesia seketika bertambah 2,5 kali lipat, dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dan kapal asing tidak diperkenankan lagi melintas di lautan Indonesia, kecuali di jalur-jalur yang dikhususkan yang dikenal sebagai Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI).

Tidak hanya itu, potensi ekonomi kekayaan Indonesia dari sumber bahari berupa perikanan, migas, energi hingga bertambah hingga sebesar 1.200 miliar dolar AS.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum IKA Unpad Teguh Santosa yang merupakan dosen hubungan internasional di sejumlah kampus mengaitkan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja itu dengan berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia di wilayah perairan.

“Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara tengah menghadapi tantangan yang tidak kecil di wilayah perairan. Baik tantangan yang berupa penyerobotan wilayah perairan oleh state actor yang sama sekali tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah perairan Laut China Selatan yang sejak lama jadi sengketa di antara beberapa negara ASEAN, maupun berupa unjuk kekuatan yang dapat mengagalkan stabilitas dan keamanan kawasan khususnya dan Asia Pasifik umumnya,” ujar Teguh Santosa yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Dia menambahkan, pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja memiliki arti penting di dalam menanamakan kesadaran Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristiknya yang khas. Dengan demikian berbagai potensi maritim yang dimiliki Indonesia dapat dijaga dan dieksplorasi dengan lebih baik lagi untuk kepentingan bersama.

“Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja penting di tengah kompetisi, persaingan, dan pertarungan kepentingan dunia, agar kita menyadari jati diri kita sebagai negara kepulauan dan karena kita membela dan melindungi hak dan kepentingan kita di wilayah perairan,” demikian Teguh Santosa.