TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Seluruh civitas academica Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Ikatan Alumni Unpad mendukung pemberian gelar pahlawan nasional untuk alm. Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang pernah menjadi rektor di universitas itu dan dikenal sebagai diplomat ulung.

Dukungan juga disampaikan sejumlah tokoh nasional dan korps Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam Seminar Nasional bertema “Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja" yang diselenggarakan Unpad dan Kementerian Luar Negeri RI di Gedung Nusantara Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (24/5), Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti mengatakan, kiprah dan kontribusi Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai forum internasional, juga kontribusinya yang sangat besar di dunia pendidikan, tidak dapat diragukan lagi.

Seminar Nasional bertema “Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja" yang diselenggarakan Unpad dan Kementerian Luar Negeri RI di Gedung Nusantara Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (24/5),

Seminar Nasional ini juga dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ikatan Alumni (IKA) Unpad, keluarga Prof Mochtar.

"Almarhum Prof. Mochtar telah tokoh yang telah berjasa dan memiliki peran yang signifikan bagi Indonesia, masyarakat Jawa Barat, dan bahkan dunia. Beliau tidak dapat dipisahkan dari Universitas Padjajaran. Oleh karenanya, seluruh civitas academica Unpad, alumni, serta masyarakat Jabar sangat mendukung penuh kelayakan Prof Mochtar sebagai pahlawan nasional," ujar Rektor Rina dalam sambutan.

Dalam seminar itu sejumlah jasa Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri RI (1978-1988) dipaparkan.

Di antaranya adalah peranan Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan dan konsepsi laut nusantara di forum internasional, yang akhirnya diterima dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konsepsi ini mulai diperjuangkan Indonesia di masa pemerintahan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja di era 1960an .

Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusung nama Prof.Mochtar sebagai calon Pahlawan Nasional, di antaranya dengan mengadakan rangkaian seminar dan webinar nasional mengenai kontribusi dan capaian yang dilakukan Prof. Mochtar, serta mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Bandung.

Pengusulan itu dianggap penting untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa gelar pahlawan nasional tidak hanya disematkan kepada pejuang-pejuang yang mengangkat senjata dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun juga layak diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang membela kepentingan bangsa melalui cara non violence.

Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga mendukung penuh pemberian gelar pahlawan nasional kepada Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Menurut Menlu Retno, soft power diplomacy yang dilakukan Prof. Mochtar Kusumaatmadja berhasil memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.

"Semua itu dilakukan demi membangun citra positif Indonesia di mata dunia, sekaligus memperkuat jembatan kebudayaan antara Indonesia dengan negara lain," ujarnya.

Selain itu, di dalam negeri, Prof. Mochtar Kusumaatmadja turut melahirkan gagasan untuk mendirikan Museum Asia Afrika di Bandung yang sangat menginspirasi dan menjadi terobosan baru pada masanya.