Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR RI kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Anggota BPK RI.

Uji kelayakan diikuti oleh empat kandidat yaitu Rachmat Manggala Purba, Slamet Soedarsono, Laode Nusriadi dan Dumoly Freddy Pardede.

Dalam pemaparannya, Rachmat Manggala Purba yang berprofesi sebagai penilai di kantor jasa penilai publik (KJPP) Rachmat MP dan rekan, menekankan pentingnya sinergi antara BPK dengan lembaga perwakilan dan BPKP. Menurutnya, sinergi ini sangat penting untuk dapat memberi nilai dan manfaat bagi rakyat Indonesia.

“BPK tidak dapat berperan sendiri, harus bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga perwakilan melalui konsultasi yang kontiniu dan intensif. Sementara dengan BPKP diperlukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dan mendorong penyelesaian TLRHP,” kata Rachmat, Selasa (30/5/2023).

Sementara itu, Slamet Soedarsono yang merupakan mantan pejabat Bappenas, menekankan pentingnya penguatan pemeriksaan keuangan di tengah masih banyaknya kasus korupsi yang mengemuka.

Dia menvontohkan kasus BTS dan 30 persen APBN diduga perlu diselamatkan.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR Dorong Pemerintah Daerah Kejar WTP dari BPK

“Indonesia bisa maju lebih cepat jika korupsi dicegah. Gagasan kami adalah bagaimana melakukan audit dan monitoring yang terus menerus dengan dibantu teknologi. Deteksi dininya akan lebih efektif karena setiap transaksi keuangan bisa langsung termonitor oleh pihak-pihak terkait,” kata Slamet.

Kandidat berikutnya yaitu Dumoly Freddy Pardede dalam pemaparannya menggariskan pentingnya peningkatan kualitas pemeriksaan BPK melalui pemanfaatan teknologi digital.

”Meskipun BPK telah mengadobsi penggunaan teknologi informasi, akan tetapi belum memiliki strategi dan sumber daya yang tepat dan mumpuni. Padahal, penggunaaan IT dapat melaporkan data pemeriksaan secara lebih efisien, akuntabel, real time, dan akurat,” kata Dumoly. 

Dari keempat kandidat yang memaparkan materinya, ada satu tema yang menarik perhatian para anggota komisi keuangan tersebut.

Tema tersebut yaitu pemaparan tentang audit pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang disampaikan oleh calon Anggota BPK Laode Nusriadi.

Seperti diketahui, pemindahan IKN telah menjadi perhatian publik secara luas, tetapi masih jarang yang mengulasnya dari sisi auditing. Dalam kaitan itulah, menurut Laode, BPK memiliki perhatian khusus terhadap pemindahan IKN.

“Audit yang dilaksanakan BPK terhadap pemindahan IKN tiada lain karena telah menjadi agenda nasional dan ditujukan ditujukan untuk membantu pemerintah agar output dan outcome pemindahan dan penyelenggaraan IKN sesuai yang diharapkan,” ungkap Laode yang saat ini menjabat sebagai Auditor Utama di BPK.