Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Pemerintah Korea Selatan dan Jepang telah mendeteksi peluncuran missile yang dilakukan Korea Utara pada Rabu (31/05/2023) pukul 06.32 waktu setempat.

Kantor Berita Yonhap memberitakan Joint Chiefs of Staff/JCS atau pihak berwenang di perbatasan Korsel-Korut/DMZ mengabarkan pihaknya mendeteksi peluncuran missile dilakukan dari Dongchang-ri di pantai Barat Korea Utara pada pukul 06:29 pagi.

Proyektil melintas di atas perairan jauh di sebelah barat perbatasan pulau Baengnyeong milik Korea Selatan.

Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto meminta WNI di Korea Selatan untuk waspada walaupun peluncuran tersebut tidak berdampak terhadap wilayah Korea Selatan dan pemerintah Seoul telah menyatakan pengumuan tersebut adalah pengumuman yang salah.

Sebelumnya, sebuah peringatan "Wartime alert" dari Pemerintah Kota Seoul telah diterima penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing.

"Bunyi alert pada intinya menghimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia dan mereka yang lemah fisik untuk evakuasi terlebih dahulu," kata Dubes RI dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Korea Utara Siap Luncurkan Satelit Pengintai Militer Pertama Juni Ini

KBRI segera memantau keadaan di luar, namun tidak tampak pergerakan seperti layaknya perang.

Selang beberapa saat kemudian, tepatnya pukul 06.41, KBRI kembali menerima warning dari Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan yang menyatakan bahwa peringatan sebelumnya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Seoul adalah pengumuman yang salah.

"Peluncuran tersebut tidak berdampak terhadap wilayah Korea Selatan," ungkapnya.

Baca juga: Jepang dan Korsel Kerjasama Pelacakan Radar untuk Deteksi Rudal Korea Utara

Dubes RI mengatakan tindakan peluncuran missile tersebut kemungkinan merupakan respon Korea Utara terhadap latihan militer Korea Selatan dan AS dalam beberapa hari terakhir.

Kemungkinan lainnya adalah peluncuran satelit oleh Korea Utara yang telah menjadi perhatian serius pemerintah Korea Selatan dan AS.

"Pemerintah Korsel saat ini hanya memberikan alert namun belum memasukkan pada kategori luar biasa. Beberapa pesan warning yg muncul telah direvisi oleh otoritas terkait," ujarnya.

Sebagai catatan, KBRI Seoul juga telah memiliki SOP keadaan darurat termasuk evakuasi warga apabila dalam keadaan darurat.

Dubes Gandi mengatakan KBRI akan terus memantau perkembangan ini dan melaporkan pada kesempatan pertama.