Rewelnya Denny Indrayana Dinilai Bisa Gerus Reputasi Akademik, Pengamat: Sebaiknya Jadi Ketum Parpol
Reputasi akademik Denny Indrayana dinilai bisa tergerus dengan berbagai serangan tendensius yang ia lontarkan akhir-akhir ini.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, mengingatkan agar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, tidak terlalu tendensius dengan berbagai pernyataan kontroversialnya.
Emrus menilai hal itu bisa menggerus reputasi akademik Denny Indrayana.
Belum lama ini, Denny Indrayana kembali membuat pernyataan kontroversial melalui cuitan di Twitter pribadinya, @dennyindrayana, Sabtu (3/6/2023).
Ia mengatakan dua menteri Partai NasDem di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi "sasaran tembak" berikutnya dengan dijerat dugaan kasus narkoba dan korupsi.
"Sebagai sahabat saya mengimbau agar Denny tidak boleh tendensius. Jika Denny tendensius terus, maka bisa tergerus reputasi keakademikannya," ungkap Emrus melalui keterangan tertulis, Senin (5/6/2023).
"Atau sebaiknya Denny menjadi Ketua Umum dari salah satu partai yang didukungnya," imbuh Emrus.
Baca juga: Denny Indrayana Tidak Takut Dipolisikan, Siap Hadapi Proses Hukum
Menurut Emrus, tidak perlu khawatir dengan pernyataan kontroversial Denny Indrayana karena proses hukum tidak mungkin berjalan tanpa bukti valid.
"Siapapun termasuk menteri, harus diperlakukan sama di depan hukum. Kedudukan yang sama di hadapan umum dijamin oleh konstitusi."
"Oleh karena itu, jika seseorang terjun ke dunia politik dan sedang menduduki jabatan publik, tak terkecuali menteri yang sedang menjabat, harus menjamin dirinya sendiri tidak bersinggungan dengan dugaan penyimpangan terhadap hukum positif yang berlaku," ungkap Emrus.
Pernyataan Denny Indrayana
Denny Indrayana kembali buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan bakal cawe-cawe untuk Pemilu 2024.
Hal ini disebut Denny sebagai bentuk ketidaknetralan yang membahayakan keadilan untuk kontestasi politik lima tahunan yang tinggal menghitung bulan ini.
"Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu (3/6/2023).
Cawe-cawe ini kata Denny, langkah Jokowi memperalat hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan dan membubarkan koalisi lawan politik.
Baca juga: 5 Dampak Negatif Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Menurut Pengamat
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.