TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI. 

Dalam surat itu, Denny menyinggung mengenai proses impeachment atau pemecatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Denny, pemecatan terhadap Jokowi dimungkinkan karena sikap tidak netral Presiden Jokowi alias cawe-cawe yang dilakukannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dikatakan Denny Indrayana, cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut jauh lebih berbahaya, sehingga layak untuk dimakzulkan.

"Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap."

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," ungkap Denny Indrayana melalui surat terbukanya untuk DPR RI yang diterima Tribunnews.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Denny Indrayana Sebut Mahfud MD Tahu Sosok Pemberi Informasi Putusan MK Soal Sistem Pemilu

Denny Indrayana pun menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran impeachment yang menurutnya perlu diselidiki oleh DPR melalui hak angket.

Berikut dugaan-dugaan yang disampaikan Denny dalam suratnya: 

1. Presiden Jokowi Halangi Anies Baswedan menjadi Calon Presiden

Denny Indrayana mengatakan, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.

"Saya bertanya kepada Rachland Nashidik kenapa Presiden Keenam SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal Pemilu 2024."

"Menurut Rachland, hal itu karena seorang Tokoh Bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada
Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK," ucap Denny.

2. Presiden Jokowi Biarkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko Ganggu Kedaulatan Partai Demokrat

Diketahui, Moeldoko sedang cawe-cawe menganggu Partai Demokrat, terakhir melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

"Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju, dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Moeldoko tersebut, Presiden terbukti membiarkan pelanggaran Undang-Undang Partai Politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol."

"Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja dua anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasonna Laoly," kata Denny.

Denny pun berpendapat, jika Presiden Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara anak buahnya, maka ia dinilai tidak mampu dan tidak layak menjadi presiden.

"Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri, Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi Presiden," imbunya.

3. Presiden Jokowi Gunakan Kekuasaan Tekan Parpol untuk Tentukan Capres-Cawapres 2024

Denny menyampaikan, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menekan pimpinan partai politik (parpol) dalam menentukan arah koalisi dan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

"Berbekal penguasaannya terhadap Pimpinan KPK, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan, dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian."

"Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024," ujar Denny.

Dalam hal ini, Denny Indrayana juga menegaskan tidak rela UUD 1945 terus menerus dilanggar oleh Presiden Jokowi demi cawe-cawe yang dilakukannya itu.

Di mana, cawe-cawe tersebut dinilai bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya," ucapnya.

Kata Pengamat soal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi disebutkan mempunyai kepentingan politik di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

"Saya kira Jokowi ingin memastikan kepada publik bahwa di 2024, Jokowi itu akan cawe-cawe terkait dengan urusan Pilpres," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (31/5/2023).

Cawe-cawe itu dimaksudkan Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung secara adil, jujur, dan transparan.

Sehingga tidak ada polarisasi yang ekstrem, di mana hal tersebut dikhawatirkan akan memecah belah rakyat.

"Cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrem yang dikhawairkan akan membelah rakyat," ungkap Adi.

Kemudian, cawe-cawe yang ramai dibicarakan publik belakangan ini adalah Presiden Jokowi yang ingin memastikan juga mengenai siapa yang nantinya menjadi presiden, menggantikan dirinya.

Baca juga: Rewelnya Denny Indrayana Dinilai Bisa Gerus Reputasi Akademik, Pengamat: Sebaiknya Jadi Ketum Parpol

"Tapi pada saat yang bersamaan ini, cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi."

"Karenanya, Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan bahwa di Pilpres, yang bertanding itu jogetnya boleh berbeda tapi gerakaannya harus sama-sama ke depan," katanya.

Adi pun menjelaskan, Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang menterjemahkan kritikan publik menjadi kenyataan.

"Jokowi itu adalah tipikal pemimpin yang langsung menterjemahkan bully-an dan kritikan publik menjadi kenyataan."

"Dari dulu, Jokowi disebut sebagai orang yang terlampau sibuk memberikan endorsement dan dukungan politik kepada calon tertentu, misalnya Ganjar ataupun Prabowo Subianto," katanya.

Dikatakan Adi, kritikan tersebut diterjemahkan oleh Presiden Jokowi bahwa di Pilpres 2024 nanti akan ada cawe-cawe.

"Kritik itu yang sebenarnya langsung diterjemahkan oleh Jokowi bahwa di Pilpres Jokowi itu akan cawe-cawe," ujar Adi.

(Tribunnews.com/Rifqah)