Pengungsi Rohingya Masih Jadi Tantangan Keamanan Maritim, Ini Kata Kabakamla
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan isu tersebut tetap menjadi perhatian pihaknya.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
“Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam, dan aktifitas pihak-pihak yang menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan maritim," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Rabu (15/3/2023).
Kedua negara, kata dia, telah memiliki berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan dan pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
Mahfud juga menekankan pentingnya komitmen bersama kedua negara dalam memerangi IUU Fishing sesuai kesepakatan dalam Plan of Action for Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership 2020-2024.
Untuk penanganan isu irregular movement of people dalam konteks pengungsi Rohingya, kata dia, Indonesia sangat mengapresiasi dukungan Australia terhadap Indonesia selaku co-chair dalam membahas isu ini di forum Bali Process.
Mahfud juga menekankan bahwa Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing dan shared responsibility dan perlunya kerja sama yang erat di antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi ireguler.
"Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di Kawasan," kata Mahfud.
Ia juga mengatakan terus mendukung keberlangsungan kerja sama konkret antar Kementerian dan Lembaga teknis di bidang kemaritiman kedua negara.
"Tidak hanya di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut, namun juga antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian/Lembaga terkait bidang keamanan maritim lainnya dengan counterpart masing-masing di Australia," kata Mahfud.
Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia yang dipimpin Mahfud, sedangkan Delegasi Australia dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O’Neil.
