TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi sorotan karena menganggarkan renovasi ruang kerja dan toilet sebesar masing-masing Rp14,4 miliar dan Rp4,8 miliar.

Fakta itu pertama kali terungkap saat rapat dengar pendapat dengan Sekjen MPR dan DPD RI bersama Komisi III DPR RI 

Saat itu, Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta  mengkritik anggaran renovasi ruang kerja dan toilet DPD RI yang mulai disorot awak media. Sebab, anggaran itu dinilai tidak wajar bagi masyarakat.

"Kritik dulu ini bukan kritik saya. Media ini pak ada Rp 14 M untuk ruangan anggota kemudian ada Rp 4,8 miliar untuk toilet ini diserang habis oleh media pak," kata Wayan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (8/6/2023).

Wayan pun meminta Sekjen DPD RI Rahman Hadi pun mempertanyakan alasan anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi itu bisa besar. Sebab, seharusnya DPD RI harus melakukan efisiensi anggaran.

"Saya akan coba fokus pada efektifitas dan efesiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efesiensi penting," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen DPD RI Rahman Hadi pun memberikan penjelasan mengenai anggaran renovasi ruangan kerja dan toilet tersebut. Dia bilang, anggaran hal tersebut sudah disetujui pada tahun lalu. 

"Tadi ada isu di media ada Rp14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan," kata Rahman.

Ia menyatakan renovasi itu dinilai wajar karena ruangan anggota DPD belum pernah direnovasi sejak pertama kali gedung tersebut dioperasikan pada 2004. Padahal, rencana renovasi itu pernah ingin dimulai pada 2019 saat renovasi ruang anggota DPR.

Namun, usulan itu ditunda karena alasan pandemi Covid-19. Menurutnya, usulan itu kembali bergulir pada 2022, sehingga pengerjaannya dimulai pada tahun ini. 

Rahman merinci anggaran Rp 14,4 miliar dipakai untuk merenovasi ruang 34 sekretariat provinsi dan 136 ruang kerja anggota DPD RI. Dengan kata lain, hanya Rp50 juta saat biaya setiap pengerjaan satu ruangan.

"Artinya kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta," jelas Rahman.

Sejatinya, kata dia, DPD RI sudah berkoordinasi  dengan Dirjen Cipta Karya PUPR dan Bappenas hingga muncul anggara renovasi ruangan kerja senilai Rp14 miliar.

"Sudah kami laksanakan, untuk saat ini awal lelang elektronik sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik jadi keterbukaan informasi," tuturnya.

Baca juga: LaNyalla Mattalitti Resmikan Papan Informasi Digital Agar Masyarakat Pantau Kinerja Anggota DPD RI

Lebih lanjut, Rahman pun menjelaskan mengenai anggaran yang digunakan untuk renovasi toilet. Adapun anggaran itu diperuntukkan untuk toilet di gedung A dan gedung B DPD RI.

Rinciannya, masing-masing gedung terdiri dari empat lantai. Dengan begitu, anggaran yang dibutuhkan sangat besar senilai Rp 4,8 miliar sudah berdasarkan kalkulasi dan rekomendasi PUPR hingga Bappenas.

"Disetujui juga dalam forum Komisi III ini dan akan dilaksanakan dan saat ini sedang dilaksanakan persiapan untuk lelang. Jadi, semuanya belum dilakukan, tapi bukan untuk tahun anggaran yang akan datang, itu adalah tahun anggaran 2023," tukas Rahman.