Akademisi Unair Nilai Proposal Menhan Prabowo Soal Rusia-Ukraina Bisa Berujung Permalukan Indonesia
Radityo khawatir proposal Prabowo Subianto berpotensi cederai kepercayaan masyarakat dan pemerintah Ukraina terhadap Indonesia
Editor: Eko Sutriyanto
"Tapi masalahnya kita tidak tahu sejelas apa. tentu Indonesia perlu memperbaiki reputasi,” ujarnya.
Radityo berharap Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia harus segera bergerak memulihkan hubungan dengan Ukraina imbas dari proposal tersebut.
Salah satu upaya terdekat misalnya memberikan ucapan duka hingga dukungan logistik bagi warga yang terdampak dari jebolnya bendungan di Ukraina yang diduga akibat konflik dengan Rusia.
Baca juga: Klarifikasi Gerindra Soal Prabowo Subianto Dipanggil Jokowi Buntut Proposal Damai Rusia-Ukraina
“Ini yang mungkin bisa dilakukan untuk memperbaiki reputasi. Karena kalau tidak, terutama di kalangan masyarakat Ukraina, Indonesia akan dianggap sebagai negara yang ternyata sama-sama membela Rusia."
"Kalau di mata dunia, Indonesia akan jadi diragukan, sebetulnya Indonesia mau jadi apa? kok proposalnya jadi mirip dengan proposal Rusia,” ujar Radityo.
Diberitakan sebelumnya Menhan Prabowo menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.
Ada lima poin yang disampaikan Prabowo dalam proposal perdamaian tersebut, diantaranya :
Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
Usulan Prabowo tersebut mendapat respon dari pihak Ukraina maupun Rusia.
Ukraina menolak usulan tersebut karena dinilai mencerminkan usulan Rusia.