Bawaslu Menyiapkan Mitigasi Pengawasan Pengguna Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024
Ia mengatakan hal ini diperlukan karena adanya potensi kerawanan dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu, terutama soal kotak dan surat suara.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan melakukan mitigasi dalam pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal ini diperlukan karena adanya potensi kerawanan dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu, terutama soal kotak dan surat suara.
Pengawasan ini bakal dilakukan Bawaslu lebih cermat. Mengingat pembagian pencetakan surat suara Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya.
"Keterlibatan pengadaan KPU RI surat suaranya hanya untuk Presiden/Wakil Presiden dan DPR, dan alat bantu tunanetra. Kalau provinsi pengadaan surat banyak dan ini menjadi perhatian kita karena sebagian besar surat suara ada di KPU Provinsi," jelas Herwyn dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Dia berharap persoalan Pilkada 2020 tidak terjadi di Pemilu 2024 mendatang. Sebab, lanjut Herwyn, jika percetakan ada di luar provinsi, permasalahan yang sama kemungkinan dapat kembali terjadi.
"Mitigasi pencegahan perlu kita (Bawaslu) lakukan. Terkait lokasi percetakan, semakin jauh akan bermasalah dengan distribusi, apalagi bagi daerah yang geografisnya kepulauan, pegunungan," kata pria kelahiran Sulawesi Utara ini.
Baca juga: Bawaslu RI Minta Pengawasan Penyusunan DPTLN Sesuai Prosedur Menggunakan Data Akurat
Tidak hanya surat suara, Herwyn pun menyampaikan kotak suara bisa menjadi permasalahan jika spesifikasi kotak suara menurun baik dari ukuran maupun bahannya.
Meskipun, dia menjelaskan dalam rapat bersama Komisi II DPR telah menyepakati kotak suara berbahan karton.
"Jika spesifikasi kotak suara turun apa akan berpengaruh dengan fungsinya yang menurun. Sehingga ini bisa menimbulkan masalah jika hal ini mengganggu berlangsungnya pemungutan suara karena kualitas kotak suara yang menurun," jelas Herwyn.
Jika ada kemungkinan spesifikasi kotak suara turun, Herwyn menegaskan Bawaslu perlu melakukan pengawasan dari pengadaan logistik.
Walakin, dia melihat hal ini perlu dilakukan pencermatan lebih lagi terutama dalam penyesuaian Peraturan KPU terkait pengadaan logistik dan distribusi.
