Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik dihebohkan dengan anggaran ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang memakan biaya senilai Rp 14,4 miliar.

Menyikapi hal tersebut, wartawan Tribunnews.com berkesempatan langsung mengintip ruang kerja mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Dari lorong lantai dua gedung A DPD RI, tampak tak ada kerusakan yang terlihat pada pintu masuk ruang sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Namun, kondisi ruangan yang mengkhawatirkan terlihat sesaat memasuki ruangan sekretariat tersebut.

Pandangan mata langsung tertuju pada plafon atau langit-langit ruang sekretariat Provinsi Kalteng yang berlubang.

Baca juga: DPD RI Jadi Sorotan, Anggarkan Renovasi Toilet Rp4,8 Miliar dan Ruangan Kerja Rp14,4 Miliar

Bahkan, karpet yang melapisi lantai ruang sekretariat terlihat kotor dan sejumlah bagian dipenuhi debu reruntuhan plafon.

Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion mengatakan, Agustinus Teras Narang sempat meminta kepadanya melalui surat resmi agar ruangan sekretariat itu diperbaiki.

"Mantan Gubernur Kalteng Teras Narang meminta agar dilakukan perbaikan ruangan kerja anggota dan sekretariat. Karena kondisi memperihatinkan. Ini sudah lama," kata Empi saat ditemui di gedung DPD RI, Jumat ini.

Soal plafon yang berlubang, Empi menjelaskan, kerap terjadi kebocoran saat hujan mengguyur.

Sebab, plumbing atau saluran air terlihat dari lubang plafon yang bolong itu.

Baca juga: LaNyalla Mattalitti Resmikan Papan Informasi Digital Agar Masyarakat Pantau Kinerja Anggota DPD RI

"Plafonnya jatuh bocor. Kalau hujan bocor. Sudah ke mana-mana airnya, plumbingnya juga (bocor)," ucapnya.

Ia menjelaskan, di ruang sekretariat itu terdapat selang yang sengaja disetel untuk mengalirkan air hujan yang bocor ke ember di dalam ruangan.

Lebih lanjut, Empi mengungkapkan, DPD RI sebagai lembaga negara kerap malu saat menerima tamu.

"Malu kami setiap ada tamu," ujarnya.

Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan anggaran toilet gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang memakan biaya senilai Rp 4,8 Miliar.

Pantauan Tribunnews.com, di lokasi, gedung DPD RI terbagi menjadi dua, yakni gedung A dan B.

Dalam setiap gedung terdapat empat lantai, yang masing-masingnya tersedia 4 toilet.

Yakni, dua toilet pria dan dua toilet wanita.

Berdasarkan hasil amatan langsung di beberapa toilet yang tersedia, bagian interior tampak tak menunjukkan kerusakan parah.

Namun, saat ditelisik lebih lanjut, hampir semua toilet mengalami kerusakan di saluran air dan saluran pembuangan.

Sebab, aroma tak sedap tercium saat memasuki sejumlah toilet di gedung DPD RI.

Selain karena tersumbatnya saluran pembuangan, dua dari tiga urinoir yang tersedia di setiap toilet juga mengalami kerusakan pada bagian sensor penyiram otomatis.

Sehingga, para anggota DPD RI dan tamu yang menggunakan toilet harus menyediakan botol kemasan bekas air mineral atau gayung untuk menyiram kotorannya.

Dalam beberapa toilet di gedung DPD RI, tembok yang berada tepat di bawah urinoir tampak lembab.

Bahkan, basah karena air seni ataupun air bersih untuk menyiram mengalami rembes.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion membenarkan anggaran Rp 4,8 miliar untuk renovasi toilet gedung DPD RI.

"(Anggaran) ini hanya baru gedung A, kami nanti mau ajukan lagi untuk gedung B," kata Empi, saat ditemui di gedung DPD RI, Jumat (9/6/2023).

"Secara interior mungkin masih bisa dipertahankan. Cuma masalah terbesar itu ada di plumbing dan jaringan airnya itu, paralon itu kan di dalam (tembok) semua. Jadi mau enggak mau harus dibongkar. Karena banyak keluhan dari anggota," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga memberikan penjelasan soal anggaran renovasi ruangan kerja dan toilet yang memakan biaya miliaran rupiah itu.

Rahman Hadi mengatakan anggaran hal itu telah disetujui pada tahun lalu.

"Tadi ada isu di media ada Rp 14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan," ujar Rahman, dilansir Tribunnews.

Renovasi tersebut, kata Rahman, dinilai wajar.

Hal itu lantaran ruangan anggota DPD belum pernah direnovasi sejak pertama kali gedung itu dioperasikan pada 2004.

Padahal, rencana renovasi tersebut pernah ingin dimulai di tahun 2019 ketika renovasi ruang anggota DPR.

Akan tetapi, usulan tersebut ditunda lantaran adanya pandemi Covid-19.

Rahman mengungkapkan usulan tersebut kembali bergulir pada 2022, sehingga pengerjaannya dimulai pada tahun ini.

Tak sampai di situ, Rahman juga turut merinci anggaran Rp 14,4 miliar tersebut.

Anggaran belasan miliar tersebut digunakan untuk merenovasi ruang 34 sekretariat provinsi dan 136 ruang kerja anggota DPD RI.

Dengan kata lain, hanya Rp50 juta saat biaya setiap pengerjaan satu ruangan.

"Artinya kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta," imbuhnya

Rahman masih melanjutkan, sejatinya DPD RI sudah berkoordinasi dengan Dirjen Cipta Karya PUPR dan Bappenas sampai muncul anggara renovasi ruangan kerja senilai Rp14 miliar.

"Sudah kami laksanakan, untuk saat ini awal lelang elektronik sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik jadi keterbukaan informasi," kata Rahman.