TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Denny Indrayana kembali mengomentari gonjang-ganjing perpolitikan Tanah Air.

Kekinian, pakar hukum tata negara tersebut menuangkannya dalam bentuk puisi.

Sajak yang merupakan representasi keresahannya jelang putusan mahkamah sistem pemilu tertutup, bayang-bayang ancaman pemilu yang tertunda, hingga manuver Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko yang ia lihat terus berhasrat 'mencopet' tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.

"Kalau putusan MK soal sistem Pemilu dan MA soal Moeldoko-Gate tidak bijak dan keliru arah, bisa menimbulkan pemilu tertunda, dan krisis konstitusi. Berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara. Bagaimana logikanya? Saya buat dalam bentuk puisi," ujar Denny melalui keterangan tertulis, Jumat (9/6/2923).

Berikut puisi lengkapnya:

Awas, Krisis Konstitusi

di Depan Mata!

Denny Indrayana

Awas, krisis konstitusi di depan mata!

Pemilu 2024 berpotensi ditunda

Bagaimana logika tata negaranya?

Bagaimana pula skenario dan caranya?

Pintunya bisa melalui putusan MA atau eMKa

Baca juga: Ogah Komentari Permintaan Denny Indrayana ke DPR Desak Makzulkan Jokowi, Menkopolhukam: Tak Menarik

Di MA ada Moeldoko tangan kuasa Istana

Cawe-cawe lewat pengajuan PeKa

Di eMKa ada putusan sistem tertutup, atau terbuka

Kedua putusan bisa membawa bencana bernegara

Jika KSP Moeldoko diterima PK-nya

Itu putusan yang tidak ada nalar logika

Bagaimana pula Moeldoko tanpa kartu anggota

Bisa diakui menjadi Ketua

Ibarat warga negara Cina

Ingin jadi Presiden Indonesia

Memenangkan Moeldoko artinya

Merampas Demokrat secara paksa

Memancing murka-angkara

tak mungkin didiamkan saja

Menyebabkan Anies Baswedan tak bisa berlaga

Semoga tidak menimbulkan rusuh dimana-mana

Karena kita tentu masih cinta Indonesia yang damai sentosa

Jika eMKa memutuskan sistem tertutup, meninggalkan terbuka

Tentu kita harus hormat putusan peradilan negara

Namun, eksekusinya tidak semudah mengedipkan mata

Parlemen akan mengambil langkah kuda

Delapan partai bisa memboikot pemilu jadi tertunda

KPU harus konsultasi DPR soal perubahan aturan pelaksana Pasal 9 UU Pemilu mengatur
konsultasi itu mengikat adanya Delapan parpol DPR bisa guna kuasa

Tidak setuju aturan KPU proporsional terbuka

Akibatnya pemilu tidak terlaksana

Bukan hanya pemilu legislatif yang tertunda

Pemilu presiden terpaksa juga

Karena keduanya diatur dilaksanakan bersama-sama

Maka, terjadilah krisis tata negara

melanda negara-bangsa

Terjebak pada permainan saling blok menjaga saling pamer dahaga kuasa

Itu sebabnya saya berkirim surat pada Ibu Mega

Untuk mengingatkan petugas partainya di Istana

Jangan gunakan tangan kuasa

Untuk cawe-cawe merusak konstitusi bernegara

Taruhannya keselamatan bangsa Indonesia

Pemilu harus dijaga terlaksana

Apapun resikonya

Jangan pula peringatan ini dibaca

Sebagai ancaman, padahal tidak adanya

Lalu dilaporkan ke polisi pula

Saya hanya memberikan warning kepada kita semua

Jangan bermain-main dengan putusan MA atau eMKa

Karena di atas skenario manusia

Masih ada skenario yang Maha Segala Kuasa

Melbourne, 9 Juni 2023
Denny Indrayana