Dewas KPK Minta Waktu Usut Laporan Dugaan Kebocoran Dokumen dan Pemberhentian Endar
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta waktu dalam menelaah hasil klarifikasi dua laporan dugaan pelanggaran etik
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta waktu dalam menelaah hasil klarifikasi dua laporan dugaan pelanggaran etik.
Dua laporan dimaksud yakni terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemberhentian Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
"Kasih kami waktu lagi lah, kita masih banyak kerjaaan nih," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).
Sebelumnya Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut proses penelaahan dua laporan itu bisa rampung pada pekan kemarin.
Namun, hal itu meleset. Hingga saat ini proses penelaahan hasil klarifikasi belum juga selesai.
Tumpak mengatakan proses penelaahan terkendala akibat tiga anggota Dewas KPK sedang bertugas di luar kota.
Dia pun belum bisa memastikan saat dikonfirmasi mengenai kapan proses telaah akan selesai, termasuk soal apakah dua laporan itu bakal naik sidang etik atau tidak.
"Pada saatnya kita akan beritahu lewat humas," kata Tumpak.
Sebelumnya, pemberhentian Brigjen Endar sempat memicu keributan di internal KPK dan ketegangan dengan Polri.
KPK beralasan Endar diberhentikan karena masa penugasannya telah habis.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan memperpanjang penugasannya di KPK hingga 2024.
Namun demikian, KPK kembali berdalih perpanjangan itu tidak atas permohonan lembaga antirasuah.
Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menandatangani surat penghadapan kembali Endar ke Polri pada 30 Maret.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Hardianto Harefa menerbitkan surat pemberhentian Endar pada 31 Maret.
Selain persoalan Endar, terdapat kabar tak sedap yang kembali menerpa Firli Bahuri.
Dalam sebuah video yang diunggah akun @dimdim0783 tampak petugas KPK sedang mengintrogasi Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, M Idris Froyoto Sihite atau IS.
Petugas itu mengenakan sarung tangan mengambil sejumlah berkas dari sebuah boks. Dua di antara berkas itu tampak berkop Kementerian ESDM.
Baca juga: Dewas KPK Masih Pelajari Hasil Klarifikasi Laporan Dugaan Kebocoran Dokumen di Kementerian ESDM
Pria yang kemudian disebut berinisial IS tersebut kemudian mengucapkan beberapa kalimat.
“Enggak usah diinfoin,” kata IS dalam video itu sebagaimana dikutip, Selasa (11/4/2023).
IS mengaku disebut di dalam berkas tersebut. Menurutnya, berkas itu ia dapatkan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Arifin disebut mendapatkan berkas itu dari Firli Bahuri.
“Iya saya disebut di sini,” ujar IS.
“Itu dari Pak Menteri (Arifin Tasrif, red), dari Pak Firli dapatnya,” lanjut dia.
Setelah mencuat kabar dugaan kebocoran data itu, sejumlah pihak melaporkan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke Dewas KPK.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.