TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, jumlah produk tayang di E-Katalog / Katalog Elektronik tercatat telah ada lebih dari 5 juta produk.

Catatan tersebut praktis membuat LKPP RI berhasil memenuhi target jumlah tayang produk di Katalog Elektronik yang ditetapkan sebelumnya hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan.

Baca juga: LKPP RI Tunjuk Pemprov Jateng Jadi Role Model Pengadaan Untuk Pemda, Ini Kata Hendrar Prihadi

Secara lengkap LKPP mencatat hingga minggu ketiga Juni 2023 jumlah produk yang tayang dalam Katalog Elektronik mencapai 5.034.134 produk.

“Dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksinya sudah mencapai Rp89 Triliun. Memang masih jauh dari target, namun ini masih pertengahan tahun dan saya yakin target yang ada dapat kita capai di akhir tahun,” ujar Hendi (sapaan akrab Kepala LKPP) saat memberikan arahan dalam giat Pembubuhan Paraf Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) pada Selasa (20/6/2023) di Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Hendi mengungkapkan bahwa dalam RUU PBJ Publik yang naskahnya telah rampung disusun oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) akan mendorong pengadaan yang pro usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), produk dalam negeri (PDN) dan digitalisasi pengadaan.

Baca juga: Hendi Sebut Konsolidasi Pengadaan LKPP RI Capai Efisiensi Rp1,69 Triliun Belanja Negara

Upaya-upaya dorongan tersebut Ia yakini akan mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju.

"Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian karena kita bisa melalui proses yang sedemikian rupa, hingga sampai pada proses pemarafan RUU PBJ Publik oleh panitia antar kementerian pada hari ini," ujar Hendi.

"Mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan ini berjalan dengan baik, dan undang-undang pengadaan barang / jasa publik ini bisa segera disahkan oleh DPR RI,"  tutur mantan Walikota Semarang dua periode tersebut.

Hendi menambahkan bahwa dengan disahkannya RUU PBJ Publik, target-target terkait pengadaan barang/jasa yang telah diamanatkan oleh Presiden akan dapat dicapai.

Baca juga: Jatim Jadi Provinsi Pertama Terapkan Pembayaran Digital di Pengadaan Barang dan Jasa LKPP

Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa, proses realisasi belanja pada 2023 telah mencapai pengadaan 29 persen atau sekitar Rp 309 triliun, dimana belanja PDN nya telah mencapai 88 persen.

Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Asep Nana Mulyana hadir dalam kesempatan tersebut dan menyatakan komitmennya mendukung proses RUU PBJ Publik untuk bisa segera selesai.

"Kalau semua kementerian / lembaga sepakat, satu hari dua itu selesai," tegas Asep saat memberikan sambutan.