TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai kinerjanya dalam aspek penegakan hukum dan korupsi. 

Hal ini diungkap oleh survei opini publik dalam rangka menuju Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).

“Masih adanya praktek korupsi dan nepotisme di dalam pengerjaan proyek pemerintah. Jumlah respondennya mencapai 62,1 persen yang menilai pemerintah ini enggak bersih, masih banyak nepotisme,” kata Communication Specialis KedaKOPI, Rosnindar Prio Eko Rajarjo, dalam rilis survei yang berlangsung daring, Jumat (23/6/2023).

Kemudian tertinggi kedua, sebanyak 55,9 persen masyarakat menilai pemerintah Jokowi gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi. 

Menyusul di urutan ketiga, 54,5 persen masyarkat meihat kinerja Jokowi juga tidak tercapai dalam penegakkan hukum yang adil.

“Jadi tiga aspek ini menjadi catatan merah dari masyarakat untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan untuk penilaian (rata-rata) untuk nepotisme ini merah, nilainnya 4,95 persen,” jelas pria yang akrab disapa Cak Rosi ini. 

Sementara itu masih dalam survei yang sama juga dicatat beberapa aspek ihwal kinerja Jokowi yang dinilai masyarakat berhasil.

Adapun tiga teratas kinerja yang dirasa masyarakat berhasil dicapai oleh Jokowi dalam masa pemerintahannya adalah: akses layannan kesehatan (72,6 persen), akses layanan pendidikan (70,3 persen), dan upah layak (51,4 persen). 

Survei opini publik ini mencakup 38 provinsi dengan 1.200 responden.

Survei dilakukan pada 29 Mei 2023 hingga 7 Juni 2023 dengan error sampling lebih kurang 2,83 persen pada interval keperccayaaan 95,0 persen.

Baca juga: Survei Indopol Juni 2023: 75 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei ini mencakup responden pemilih usia 17 hinggga 65 tahun yang didominasi Generasi Y sebesar 34,2 persen.

Disusul Generasi Z 22,1 persen, Generasi X 27,8 persen, dan Boomers 15,9 persen.