“Namun pertanyaan mendasarnya, Apakah menteri-menteri Nasdem direshuffle terbatas atau semuanya?”

“Jawaban atas pertanyaan itu akhirnya hanya bisa dikembalikan ke Presiden Jokowi sebagai pemilik hak preogratif. Namun minimal ada kemungkinan jatah Nasdem dikurangi atau kader Nasdem tak lagi sebagai Menkominfo,” papar Agung.

Serahkan ke Jokowi, NasDem Tegaskan Tak Akan Cawe-cawe Kursi Menkominfo

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari atau Tobas mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penentuan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Diketahui, saat ini posisi Menkominfo dijabat Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt) seusai Johnny Plate jadi tersangka.

Tobas memastikan NasDem tidak akan mencampuri atau cawe-cawe urusan tersebut. Sebab, penentuan kursi Menkominfo adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kita tidak pernah cawe-cawe terkait dengan itu. Ya terserah pak presiden mau mengangkat seseorang yang berasal dari NasDem, itu adalah kewenangannya. Tidak pun itu adalah kewenangannya," kata Tobas di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, hal itu merupakan komitmen NasDem sejak tahun 2014 mengusung Jokowi sebagai presiden.

"Jadi sikap itulah yang kita ambil. Yang bukan hanya karena ada kasus ini saja, tapi memang dari 2014 pun apa yang kita sampaikan sama seperti yang kita sampaikan hari ini," ungkap Tobas.

Tobas juga menegaskan pihaknya tak bermasalah jika posisi Menkominfo bukan dari NasDem.

"Itu kewenangan penuh dari presiden," imbuh anggota Komisi III DPR RI ini.

Presiden Jokowi Diminta Tidak Salah Memilih Menkominfo

Presiden Joko Widodo diminta hati-hati memilih Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pengganti Jhonny G Plate.

Presiden saat ini telah menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Menkominfo.

Namun demikian, beberapa tokoh seperti Sandiaga S Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjo dan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Andika Perkasa dirumorkan akan mengisi jabatan tersebut.

Dari nama-nama tersebut, nama Hary santer diberitakan apalagi sudah beberapa kali menghadap Presiden Joko Widodo.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti jika Hary menjabat sebagai Menkominfo.

Menurut Trubus, ia berpotensi memiliki konflik kepentingan yang sangat besar terhadap bisnisnya.

Ia berpotensi dapat membuat kebijakan yang bisa mengarahkan masyarakat menggunakan salah satu bisnis yang dimilikinya.

Trubus menyoroti banyaknya stasiun televisi yang dimiliki Hary Tanoe yang bisa berdampak pada Pilpres 2024.

"Apa lagi setelah pemerintah membuat kebijakan analog switch-off (ASO), banyak masyarakat kurang mampu kesulitan untuk menonton tv teresterial karena ketiadaan Set Top Box (STB). Seharusnya STB bagi masyarakat kurang mampu menjadi tanggung jawab pemenang tender TV digital,”kata Trubus dalam keterangannya, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Johnny G Plate Bakal Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang? Ini Kata Kejagung

Trubus Rahadiansyah berharap Presiden Joko Widodo dapat memilih sosok pengganti Johnny G Plate bukan dari kalangan politik dan memiliki keterikatan dengan bisnis yang akan ia awasi.

Sebab jika Menkominfo memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya atau parpolnya, regulasi yang nantinya akan dikeluarkan Kemenkominfo akan bias.

Waspadai korupsi kebijakan

Trubus meminta agar siapapun yang menjadi Menkominfo tidak melakukan korupsi kebijakan.

Trubus menjelaskan, korupsi kebijakan berawal dari kepentingan elite dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dari pengalaman beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat publik, menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya.

Sampai saat ini lanjut Trubus aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

“Presden Jokowi jangan sampai memilih sosok Menkominfo yang berpotensi besar melakukan korupsi kebijakan. Memang saat ini korupsi kebijakan belum terjadi. Namun potensi tersebut harus dipahami betul dan diantisipasi oleh Presiden Jokowi," beber Trubus.

Jika Presiden memilih sosok yang memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya, maka akan terjadi kontra produktif. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun Pemilu.

Trubus menyarankan Presiden Jokowi dapat memilih sosok Menkominfo yang berasal dari kalangan teknokrat atau akademisi. Sosok teknokrat dan akademisi dinilai Trubus minim bersentuhan dengan partai politik.

“Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol. Sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo,”pungkas pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. (tribun network/thf/Tribunnews.com)