TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Wasekjen PKB) Syaiful Huda menyatakan, pihaknya akan mendorong pemerintahan mendatang untuk menaikan dana desa menjadi Rp5 Miliar.

Sebagai konsekuensinya, Huda menyebut, pemerintah harus melakukan pemangkasan pada anggaran untuk Kementerian di kepemimpinan mendatang.

"Apa konsekuensinya? Anggaran untuk kementerian dipangkas habis saja. Kalau perlu kementerian dikurangi. Jadi semua anggaran langsung direct ke desa-desa," kata Huda saat menghadiri acara rilis survei Populi Center, dikutip Selasa (27/6/2023).

PKB kata Huda beranggapan kalau sejatinya seluruh kepala dan perangkat desa di Indonesia harus memiliki kesempatan dalam membangun daerahnya.

Dengan begitu, pemangkasan birokrasi maupun anggaran terhadap kementerian dinilai penting untuk mewujudkan hal demikian.

"Saya kira ini perlu kita kasih kesempatan ke depan. Dan menurut saya akan memangkas semua proses birokratisasi yang telah lama ini menjadi isu penting kita dengan cara daerah langsung kita kasih tempat untuk kelolanya," tutur dia.

Sebab menurut Huda, pembangunan secara nasional harus dimulai dari lini paling bawah dalam hal ini pedesaan.

"Jadi pembangunan dari bawah menjadi sangat penting untuk saat ini," tutupnya.

Baca juga: Sosok Kades di Serang Korupsi Dana Desa Hampir Rp1 M, Punya 4 Istri dan 20 Anak, Uang untuk Dugem

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saiful Huda menyatakan, pihaknya bakal mendorong pemerintahan mendatang untuk menaikan dana desa.

Huda menyebut, pihaknya bakal meminta pemerintah yang terpilih dalam pilpres 2024 untuk menaikan dana desa dari yang semula Rp1,5 miliar menjadi 5 miliar untuk suatu periode.

"Kami mendorong tahun depan rezim yang terpilih dalam pilpres yang akan menjalankan pemerintahan baru tahun 2024, PKB mendorong supaya dana desa dinaikan dari rata-rata sekarang Rp1,5 miliar, kita dorong untuk dinaikan sampai Rp5 miliar ke depan," kata Huda saat hadir dalam acara rilis survei Populi Center, dikutip Selasa (27/6/2023).

Huda membeberkan alasan kenapa dana desa harus dinaikkan. Menurut pihaknya, pembangunan secara nasional berawal dari skala desa.

Kata dia, jangan sampai nantinya masyarakat di desa merasa kekurangan dan tidak tersalurkan apa yang menjadi kebutuhannya, termasuk soal pembangunan.

"Karena di situ sesungguhnya fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan bisa diselenggarakan dengan baik," kata dia.

"Jangan sampai ada kasus lagi, disebuah desa masyarakat butuh apa, yang datang apa, dan seterusnya ini masih kita dapati suasana yang semacam itu," sambungnya.

Baca juga: Demi Balik Modal saat Kampanye, Kepala Desa di Pacitan Korupsi Dana Desa hingga Rp 516 Juta

Ketua Komisi X DPR RI ini juga menyatakan, pihaknya dalam hal ini PKB sudah melakukan komunikasi dengan perangkat desa atau bahkan kepala desa.

Hasilnya kata dia, mereka membutuhkan adanya penambahan dana untuk pembangunan di desa.

"Kita berkali-kali keliling, bapak-ibu kepala desa sanggup kelola dana berapa? Mereka sanggung bisa kelola hingga Rp5 miliar," tukas Huda.