SBY soal PK Moeldoko: Yakini Jokowi Tak Tahu-Menahu hingga Percaya MA Masih Jadi Benteng Kebenaran
SBY meyakini Jokowi tidak menahu dan MA masih menjadi benteng keadilan berkaca dari PK Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat.
SBY meyakini bahwa PK yang dilakukan Moeldoko tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keyakinan SBY ini berkaca dari pertemuan antara Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor pada tahun 2021 lalu.
Pada saat itu, kata SBY, Jokowi menjelaskan tidak tahu menahu terkait PK Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat tersebut.
"Saya sangat ingat apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrat di Istana Bogor, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. Waktu itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY diundang oleh Pak Jokowi ke Istana Bogor."
"Dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Pak Jokowi menjelaskan secara panjang lebar bahwa intinya beliau 'tidak tahu menahu' atas apa yang dilakukan Moeldoko," kata SBY dalam buku yang ditulisnya berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi dikutip, Selasa (27/6/2023).
Baca juga: Respons Upaya PK Moeldoko, Siang Ini Kader Demokrat Kembali Gelar Aksi Jempol Darah
Tak hanya dirinya, SBY mengatakan ketidaktahuan Jokowi terkait PK Moeldoko juga diyakini oleh Partai Demokrat.
Menurutnya, pandangannya ini berbeda dengan sejumlah pihak yang menyebut bahwa PK Moeldoko memperoleh restu dari Jokowi.
"Memang ini berbeda dari apa yang dibangun oleh Moeldoko dan para pelaku KLB, bahwa rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu mendapatkan 'blessing' dari beliau."
"Sama halnya dengan komentar berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri yang menyangsikan jika Pak Jokowi benar-benar tidak tahu."
"Tetapi, posisi Partai Demokrat, termasuk saya, tetap memercayai dan memegang apa yang disampaikan Pak Jokowi tersebut sebagai kebenaran," kata SBY.
SBY pun juga masih meyakini bahwa Mahkamah Agung (MA) juga akan adil dalam memproses PK Moeldoko.
Baca juga: Demokrat Harap MA Tolak PK Moeldoko Usai PK Jhoni Allen Marbun Ditolak
Keyakinan SBY dilatarbelakangi dari proses pengadilan yang menurutnya telah MA lakukan dengan kredibel dan adil.
"Saya masih percaya Mahkamah Agung sebagai simbol benteng kebenaran dan keadilan di negara kita akan tetap amanah, memiliki hati nurani dan akal sehat, menjunjung tinggi kebenaran dan keadlian, dan memberikan putusan yang benar dan adil."
"Rasa percaya saya kepada MA dan jajaran pengadilan dalam naungannya juga dilatarbelakangi oleh keseluruhan proses pengadilan yang digelar selama ini yang saya nilai kredibel dan adil," tegasnya.
SBY mengaku memperoleh informasi bahwa MA memperoleh tekanan agar PK Moeldoko dimenangkan.
Kendati belum dikonfirmasi kebenarannya, SBY meminta agar MA tidak serta-merta mempercayai adanya tekanan tersebut.
"Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko."
"Jika benar memang ada tekanan dari 'pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat' saya berharap MA tidak serta merta mempercayainya," kata SBY.
Mantan Menkopolhukam era pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan alasan untuk mengangkat cerita terkait dengan PK Moeldoko.
Baca juga: AHY Terkait Putusan MA soal PK Moeldoko: Menentukan Nasib Demokrat dan Demokrasi Indonesia
Salah satunya terkait pencatutan nama Jokowi dalam PK Moeldoko yang dilakukan pihak tertentu sehingga memengaruhi putusan MA.
Jika pencatutan tidak terbukti, maka SBY jika berada diposisi Jokowi pun tidak akan senang lantaran difitnah dalam PK Moeldoko.
"Mengapa cerita ini saya angkat, saya berharap MA tidak begitu saja percaya kalau ada yang memberikan tekanan kepada MA agar memenangkan Moeldoko dan mengalahkan Partai Demokrat yang resmi dan sah, dengan mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga merestuinya."
"Kita tentu tidak ingin Presiden Jokowi difitnah atau dicatut namanya oleh pihak manapun. Dulu, ketika masih memimpin Indonesia, saya juga tidak 'happy' kalau difitnah," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)