Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPR Minta Pembebasan Pilot Sandera KKB Tak Berhenti di Pemenuhan Uang Tebusan

DPR meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negoisasi dengan para KKB penyandera pilot Susi Air di Papua.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in DPR Minta Pembebasan Pilot Sandera KKB Tak Berhenti di Pemenuhan Uang Tebusan
Tribun-Papua.com/Istimewa
Pasukan KKB bersama Pilot Pesawat Susi Air Philips Mark Methrtens di hutan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, saat ini. DPR meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negoisasi dengan para KKB penyandera pilot Susi Air di Papua. 

Legislator Golkar ini pun menilai, penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua. Sebab, kata Meutya, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” terangnya. 

Video rekaman pesan pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mertens tersebar, Faizal meyakini ini adalah bagian dari tak-tik KKB.
Video rekaman pesan pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mertens tersebar, Faizal meyakini ini adalah bagian dari tak-tik KKB. (Tribun-Papua.com)

Lebih lanjut, Meutya mengingatkan Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil. 

Hal ini guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” ungkap Meutya.

Selain itu, Pemerintah juga diminta membangun program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh untuk mantan anggota KKB yang ingin meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan. 

Menurut Meutya, Pemerintah bisa fokus terhadap pemberian akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis kepada eks anggota KKB.

Berita Rekomendasi

"Dengan mengikis sedikit demi sedikit anggota KKB, maka aktivitas kekerasan mereka akan berkurang. Tentunya ini berkesinambungan dengan tindakan penegakan hukum dan keamanan yang harus dilakukan secara terukur," sebutnya.

“Tapi yang pasti, kita tidak boleh kalah dengan gangguan keamanan yang diciptakan oleh KKB di Papua. Tindak tegas pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara,” tutup Meutya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas