Terutama juga BPS memperhatikan koherensi dan komparabilitas statistik yang sekiranya ada situasi khusus dan dirasa perlu penjelasan lebih lanjut.

Ia juga menambahkan bahwa dalam penyusunan indeks yang berkelanjutan seperti IAP akan berlangsung penyempurnaan dari segala sisi, baik dalam hal metodologi maupun ragam pendekatan yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan capaian indeks dalam pengukuran di periode selanjutnya.

“Harapannya di tahun 2024 nanti pengukuran IAP sudah bisa mendapatkan data statistik dari tahun berjalan pula, menyelaraskan dengan jadwal pelaksanaan survei lainnya oleh BPS seperti MSBP. Penting untuk dicermati adalah angka terendah dan tertinggi dari setiap capaian yang telah diukur saat ini, agar dapat dikaji dan dilakukan upaya teknis bersama K/L dan Pemda untuk dapat meningkatkan hasil pemotretan IAP ke depan.” ungkapnya.

Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP, Toto Purbiyanto, menyebut pengukuran Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila oleh BPIP ini juga ditargetkan untuk menjadi Peraturan Presiden Gerakan IAP pada tahun 2024, agar dapat dijadikan dasar regulasi, kebijakan, program dan kegiatan pada seluruh kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya.

“Pengukuran IAP oleh BPIP akan dilakukan secara berkelanjutan di setiap tahunnya, dan saat ini telah disusun Laporan IAP dengan menggunakan data statistik tahun 2021 yang mencakup pengukuran di 34 provinsi, dan diharapkan pengukuran IAP untuk data tahun 2022 bisa selesai di tahun ini juga,” tuturnya.

Kegiatan Ekspose Hasil Pengukuran IAP Tahun 2021 tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPIP, Selain itu juga turut hadir Dr. Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ahmad Avenzora, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Bappenas, Astri Kusuma Mayasari, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas beserta jajaran, dan para JPT Pratama BPIP, serta Tim Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.