Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Klaim Perppu Ciptaker Diterbitkan untuk Isi Kekosongan Hukum di Tengah Krisis Global

Pemerintah mengklaim, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum di tengah terjadinya krisis

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pemerintah Klaim Perppu Ciptaker Diterbitkan untuk Isi Kekosongan Hukum di Tengah Krisis Global
Ibriza
Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengklaim, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum di tengah terjadinya krisis global.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham Asep Nana Mulyana, dalam sidang lanjutan pengujian empat perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 beragendakan mendengar keterangan Presiden dan DPR, di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (6/7/2023).

Asep hadir mewakili Presiden RI yang memberi kuasa kepada kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dalam persidangan, Asep mengatakan, penerbitan Perppu Ciptaker telah memenuhi beberapa syarat, yang satu di antaranya menyebut adanya kekosongan hukum.

"Syarat kekosongan hukum/Undang-Undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan," kata Asep, dalam persidangan, Kamis ini.

Asep membenarkan, MK telah memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Namun, lanjutnya, krisis global terjadi. Sehingga, pemerintah merasa perlu menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai langkah antisipatif krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

BERITA REKOMENDASI

"Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan Undang Undang 11/2020 paling lama 2 tahun. Namun akibat terjadi krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang anisitpatif dan pemulihan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang Undang 11/2020 maka perbaikan Undang Undang 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa," jelas Asep.

Ia kemudian mengatakan, Perppu Ciptaker diterbitkan juga agar momentum antisipasi dampak krisis global yang dilakukan pemerintah tak terhambat, setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki.

"Dalam hal perbaikan Undang-Undang 11/2020 dilakukan dengan membuat Undang Undang seperti biasa, maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan proses hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 (tahun 2020) akan dapat hilang. Sehingga upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terhambat," lanjutnya.

"Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan infestasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK, yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik," ungkapnya.

Terlebih, kata Asep, pemerintah menjadikan pengalaman krisis perekonomian yang pernah dialami Indonesia sebagai pelajaran penting yang perlu diantisipasi agar tak terjadi lagi.


"Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berdampak signifikan kepada perkonomian, sosial, politik, dan keamanan," ucap Asep.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), meski tenggat waktu perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih ada.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas