TRIBUNNEWS.COM - DPR RI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk mengutamakan proses negosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua demi keselamatan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens.

Kendati demikian, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan negosiasi yang berlangsung tersebut juga tidak boleh merendahkan harga diri bangsa.

“Negoisasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya Hafid, Kamis (6/7/2023).  

Meutya pun meyakini, Pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya strategis, tetapi tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” jelas Meutya.

“Kami di DPR juga percaya Pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” sambung dia.

Baca juga: KKB Minta Tebusan Rp 5 Miliar, Mahfud MD: Pilot Harus Selamat, Tak Boleh Ada Campur Tangan Asing

Sebagaimana diketahui, KKB sebelumnya sempat mengancam akan menembak mati sang pilot.

Kemudian, mereka meminta uang tebusan Rp5 miliar sebagai syarat pembebasan Pilot Philips.

Meutya pun berharap, penyanderaan ini tidak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan saja.

Namun, pemerintah juga harus mengambil langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” ucap Meutya.

“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tegasnya.

Proses Negosiasi Sedang dalam Proses

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemenuhan permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya sedang dalam proses.

Permintaan tersebut merupakan uang tebusan sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat membebaskan Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens.

Kini, dikatakan Mahfud MD, karena fokus pemerintah adalah keselamatan Philips, pihaknya pun sedang mencoba bernegosiasi dengan Egianus Kogoya demi kebebasan sang pilot. 

"Ya itu semua masih dalam proses," kata Mahfud MD saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Selain itu, Mahfud MD juga meminta agar tidak ada campur tangan asing atau dari negara lain dalam kasus tersebut.

TNI-Polri disebutkan Mahfud MD, akan bertindak secara profesional tangani kasus.

"Yang penting satu pilot itu harus selamat, yang kedua TNI-Polri bertindak profesional, yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses," jelasnya.

Baca juga: 17 Orang Tewas Akibat Kekejaman KKB Sepanjang Januari - Juni 2023, Paling Banyak Warga Sipil

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Pemerintah Sanggupi Uang Tebusan Rp 5 Miliar sebagai Upaya Kemanusiaan

Panglima TNI, Yudo Margono mengatakan, pemenuhan uang tebusan tersebut sebagau langkah upaya kemanusiaan demi keselamatan Pilot Philips.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Langkah pemerintah memenuhi permintaan dari KKB pimpinan Egianus Kogoya tidak akan menjadi preseden buruk karena pemerintah lebih mengutamakan kemanusiaan.

"Kemanusiaan kan enggak ada harganya, enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia," ujar Yudo.

Kondisi Pilot Susi Air Dipastikan Sehat

Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Kombespol Faizal Ramadhani mengatakan, dari hasil penyelidikan dipastikan kondisi Pilot Philips hingga saat ini sehat dan harapannya kondisi sang pilot tetap terjaga.

Hingga sekarang, diketahui proses negosiasi sedang berjalan, tetapi dikatakan Faizal dalam konteks masih berkembang.

“Sampai sekarang proses negosiasi diinisiasi oleh Kapolda Papua dan Pangdam bersama stacholder baik pihak gereja maupun Pemda Nduga terus berjalan namun masih dalam konteks masih berkembang," ujarnya, dikutip dari Tribun-Papua.com.

Begitu pun juga dengan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai negosiasi tersebut, ia mengatakan akan terus berusaha bernegosiasi.

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023), dilansir Kompas.com.

Selain itu, diungkapkan Presiden Jokowi juga bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air.

Namun, ia tidak bisa membeberkan semua hal tersebut.

(Tribunnews.com.Rifqah/Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)