Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI mendesak upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.

Lebih jauh dari itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengutamakan negosiasi agar aksi kekerasan yang dilakukan KKB hingga saat ini bisa dihentikan.

Baca juga: Mahfud MD Soal KKB Minta Tebusan Rp 5 Miliar: yang Penting Pilot Susi Air Harus Selamat

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," kata Meutya Hafid dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).

Philip Mark Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah sang kapten pilot mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro.

Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrtens.

KKB pun sempat mengancam akan menembak mati Mehrtens, dan berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp 5 miliar agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.

Meutya memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut.

Baca juga: Panglima TNI Percayakan Negosiasi Pilot Susi Air ke Bupati Nduga, Tak Masalah Soal Tebusan Rp5 M

Dia juga meyakini pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," ujar Meutya.

"Kami di DPR juga percaya pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain," tandas politikus Partai Golkar itu.