Beda Usulan dengan Ridwan Kamil, Menko PMK Harap Ponpes Al-Zaytun Tak Ditutup
Menko PMK Muhadjir Effendy menilai harus ada penanganan yang jauh lebih kompleks untuk penanganan pendidikan Ponpes Al-Zaytun
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap Pondok Pesantren Al-Zaytun Pimpinan Panji Gumilang, tak ditutup.
Menurutnya harus ada penanganan yang jauh lebih kompleks, akan keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Terutama masalah penyelenggaraan pendidikannya.
"Kalau saya sih sebenarnya tidak (perlu ditutup), kalau itu ditutup harus ada penanganan yang jauh lebih kompleks, utamanya dalam kegiatannya dengan masalah penyelenggaraan pendidikan di dalamnya," kata Muhadjir dikutip dari tayangan Kompas Tv.
Muhadjir menilai, tempat yang dirintis Panji Gumilang itu sejatinya memang ruang pendidikan.
Baca juga: VIDEO Gubernur Jawa Barat Kang Emil Sebut Al-Zaytun Memang Meresahkan
"Walaupun Al Zaytun ini, memang bukan sekedar pondok pesantren tetapi tetap (dasarnya) di pendidikan," ungkap Muhadjir.
Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di mana pihaknya pernah mengusulkan penutupan Pondok Pesantren AL-Zaytun.
Usulan tersebut akhirnya dipertimbangkan, lantaran Al-Zaytun diduga terindikasi berafiliasi dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia (NII).
Ridwan Kamil bahkan merekomendasikan Ponpes Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang ini dibubarkan.
Namun, kata Ridwan Kamil, pemerintah perlu memikirkan solusi bagi ribuan santri Al-Zaytun yang sudah terlanjur sekolah di pondok pesantren itu.
Baca juga: Kang Emil Sebut Al-Zaytun Memang Meresahkan
Jika memang ponpes harus ditutup, kata Ridwan Kamil, pemerintah tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak-anak yang sudah terlanjur belajar di Al-Zaytun.
Mereka harus diberi solusi pendidikan yang seadil-adilnya.
"Pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak dan memberi solusi agar ribuan santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya."
"Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di AL-Zaytun," kata Ridwan Kamil. dikutip dari Kompas Tv.