Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan Pemerintah Daerah atau Pemda kerap membuat sistem dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tidak sesuai dengan ketetapan Pemerintah Pusat.

Pemerintah telah membuat ketetapan mengenai PPDB dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021.

"Mereka (Pemda) juga kadang membuat sistem-sistem yang sedikit melenceng dari pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais, dalam webinar Polemik Trijaya, Sabtu (8/7/2023).

Baca juga: Cara Cek Pengumuman PPDB Jakarta 2023 Tahap Kedua di ppdb.jakarta.go.id, Diumumkan Sore Ini

Indraza menyontohkan penerapan sistem PPDB yang tidak sesuai ketetapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 di daerah di Yogyakarta.

"Seperti di Yogyakarta mereka punya namanya ASPD gitu ya, Asesmen Standar Pendidikan Daerah. Itu kayak seperti NEM tahun-tahun yang lalu seperti UN. Ini jadi masalah karena nilai sekolah itu kan," kata Indraza.

"Kita tahulah tantangan kita pemerataan mutu pendidikan. Sehingga kurang beruntung anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang sekolah memiliki pendidikan cukup bagus. Sehingga mereka kalah bersaing. Padahal semangat kita adalah bagaimana memberikan kesempatan belajar bagi semua orang," tambah Indraza.

Ombudsman, kata Indraza, bahkan menemukan sejumlah Pemda yang mengutip uang kepada Komite Sekolah untuk membangun sistem PPDB.

Dirinya mengatakan hal ini tidak sesuai dengan ketetapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

"Seperti contoh ada beberapa kabupaten yang kami temukan mengumpulkan dana untuk sistem PPDB-nya. Sehingga apa yang terjadi, komite sekolah masing-masing dipungut uang untuk membangun sistem PPDB," tutur Indraza.

Menurut Indraza, selama ini pelaksanaan PPDB dilakukan secara otonom oleh Pemerintah Daerah.

Sehingga dibutuhkan sinergitas dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat.