TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal Papua.

Presiden Jokowi dalam pernyataannya pada Jumat (7/7/2023) mengajak berbagai pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif melainkan dari sisi positif, serta menganggap persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan.

"Penyataan tersebut mengonfirmasi perspektif kepemimpinan dirinya yang tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Papua yang sudah berkepanjangan," kata Hendardi dalam keterangan yamng diterima, Senin (10/7/2023).

Selain itu, dengan adanya pernyataan tersebut, Hendardi menilai berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang presiden.

"Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat," ucapnya.

Menurut Hendardi respons Presiden Jokowi tersebut bukan hanya kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua, tapi juga sekaligus bentuk normalisasi konflik berkepanjangan.

Baca juga: KKB Papua Bantah Minta Uang Rp 5 Miliar Bebaskan Pilot Susi Air: Hanya Mau Merdeka

"Dominasi pendekatan keamanan, yang bahkan menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat, anggota TNI dan Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi, adalah fakta bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja," katanya.

Selain itu, Hendardi mengatakan pernyataan Presiden tersebut mempertegas kritik publik terhadap Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mampu (unable) dan/atau tidak mau (unwilling) menyelesaikan persoalan Papua secara holistik, termasuk dengan menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama pada perlindungan manusia.

"Jika isu Papua adalah separatisme, sebagaimana digelorakan pemerintah, maka semestinya Menteri Pertahanan RI mengambil peran terdepan. Jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan. Sementara isu ketidakadilan pembangunan dijawab dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua, tidak sebagaimana yang tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin," katanya.

Baca juga: 2 Kelompok Warga di Manokwari Saling Serang, Polda Papua Barat Keluarkan Imbauan

Kata hendardi, persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik dan kemanusiaan.

"Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan," katanya. (*)