TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan pertama ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke 56 di Hotel Shangri la, Jakarta Selasa (11/7/2023), membahas kelanjutan traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau The Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ).

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengatakan para Menlu ASEAN melakukan diskusi cukup panjang dan terbuka.

Namun pertemuan ini belum bisa membuat negara pemilik senjata nuklir menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ.

"Kita akan melanjutkan komunikasi satu sama lain, antara lain juga untuk menegaskan para negosiator kita untuk kembali melihat (isi perjanjian). Karena ada beberapa kalimat dalam paragraf yang belum dapat disetujui," kata Retno.

Dalam pidatonya, Menlu Retno juga menyayangkan negara yang masih memegang doktrin militer berbasis senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara yang dapat memicu terjadinya bencana global.

Retno sempat menyinggung tidak ada negara pemilik senjata nuklir yang menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ selama 25 tahun terakhir ini.

Menurutnya, Traktat SEANWFZ telah berkontribusi dalam upaya pelucutan senjata global dan rezim non-proliferasi. 

Bersama para Menlu ASEAN lainnya, Retno menyerukan agar negara-negara pemilik senjata nuklir dapat segera menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ.

"Tetapi, sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah kita memiliki political will yang sangat kuat untuk melanjutkan dan memelihara bahwa Southeast Asia harus menjadi kawasan yang bebas nuklir," ujarnya.

AMM juga turut dihadiri sejumlah negara yang memiliki senjata nuklir, termasuk di antaranya China, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan juga representatif dari Uni Eropa (termasuk Prancis).

Sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, Komisi SEANWFZ telah sepakat untuk menjajaki opsi bagi negara pemilik senjata nuklir untuk menandatangani terlebih dulu Protokol Traktat SEANWFZ, selama negara tersebut memiliki komitmen terhadap protokol ini.

Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menlu Retno mengangkat tentang ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir dan pentingnya Biennial Resolution Traktat SEANWFZ.  

Baca juga: Bahas Masalah HAM di Kawasan, Menlu RI Minta ASEAN Tidak Saling Tuding

Dalam pertemuan tersebut, para Menlu ASEAN menegaskan political will untuk mendorong aksesi Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir. 

Pertemuan ini juga membahas implementasi review rencana aksi Protokol Traktat SEANWFZ. 

Selain itu, para menteri luar negeri sepakat untuk menugaskan working group untuk membahas isu ini lebih lanjut. 

Pertemuan juga berhasil mengadopsi Concept Note on the Possible Joint Initiatives of OPANAL and ASEAN in 2023.