Anggota Komisi VI DPR RI Dorong Pos Indonesia Lakukan Inovasi dan Transformasi Bisnis
DPR dorong manajemen PT Pos Indonesia melakukan model dan inovasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono Bangun, mendorong pihak manajemen PT Pos Indonesia melakukan model dan inovasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Sehingga, lanjut Rudi, BUMN itu tidak kalah dalam berkompetisi dengan perusahaan swasta yang sudah terlebih dahulu melakukan transformasi.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pos Indonesia Faizal R. Djoemadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
"Karena swasta, seperti Lion Parcel, Tiki dan JNE sudah lebih dulu melakukan berbagai transformasi bisnis, seperti Lion yang memiliki pesawat sendiri," kata Rudi.
Rudi mengungkapkan, para kompetitor PT Pos Indonesia itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Dan bahkan memiliki armada yang banyak dan lengkap.
Sebab itu, Rudi mengatakan PT Pos Indonesia tidak hanya melakukan pekerjaan dari penugasan negara.
"Misalnya saja, paket pekerjaan distribusi logistik Pemilu 2024. Ini semacam pekerjaan subsidi saja, bukan murni bisnis. Nah, kalau kegiatan selesai Pemilu 2024, lalu sektor bisnis apa yang mau dikerjakan lagi," ucapnya.
Baca juga: Pos Indonesia Terima Pemulihan 2 Asetnya dari PPA Kejagung
Menanggapi pernyataan legislator dari Dapil Sumut III tersebut, Faizal mengakui penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, malah ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan mal.
"Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali," ujarnya.
Lebih lanjut, Faizal mengatakan Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama.
Namun, lanjut dia, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan pelat merah tersebut kepada pihak swasta.
Dia mencontohkan, untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau disewa swasta.
Faizal mengatakan, pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan.
"Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract (menarik) anak muda," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.