Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dewan Pakar Golkar: Munaslub Bukan Haram, Tapi Halal Dilaksanakan

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai Munaslub agar Airlangga Hartarto diganti dari kursi Ketua Umum bukan haram.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Dewan Pakar Golkar: Munaslub Bukan Haram, Tapi Halal Dilaksanakan
TRIBUNNEWS/TAUFIK ISMAIL
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) agar Airlangga Hartarto diganti dari kursi Ketua Umum bukan haram.

Menurutnya, usulan itu halal untuk dilaksanakan.

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataannya yang meminta adanya Munaslub mengevaluasi posisi Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar dan calon presiden. Saat itu, banyak pihak yang memprotes pernyataanya tersebut.

Padahal, kata Ridwan, pernyataanya itu berdasar dari hasil pembicaraan saat rapat dewan pakar partai Golkar yang berlangsung selama 2 jam.

Namun, usulan Munaslub tidak dimasukkan ke dalam kesimpulan oleh DPP Golkar.

"Saya dipermasalahkan temen DPP kita buat statement kenapa beda dengan kesimpulan. 2 jam rapat, simpulkan 15 menit. Itu berapa puluh orang bicara itu statement di pers. Tapi itu kan gak mungkin jadi keputusan. Senior-senior tau. Nah itu saya perjelas," kata Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

BERITA REKOMENDASI

Ridwan mengaku heran banyak pihak yang protes karena dirinya yang pertama kali menggulirkan isu munaslub. Padahal, usulan itu merupakan wajar di internal partai Golkar.

Sebab, Ridwan menuturkan bahwa Airlangga tidak bisa menjalankan mandat internal Golkar yang memintanya menjadi capres paling lambat hingga Agustus 2023 mendatang.

"Kalau Airlangga tidak bisa laksanakan, harus munaslub. Itu harus. Munaslub bukan haram. Halal dilaksanakan. Karena untuk ubah keputusan 2019 Airlangga capres itu harus munaslub. Gak bisa rapimnas atau rakernas," jelasnya.

Ia pun menuding pihak DPP Golkar yang memprotes pernyataanya tidak mengerti AD/ART partai. Sebab, partai Golkar memang kerap berkali-kali menggelar munaslub.

"Ini DPP ngerti gak AD/ART. Jadi keputusan munaslub itu jangan diharamkan. Harmoko munaslub muncul Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Agung muncul Novanto, munaslub muncul Airlangga," ungkapnya.


"Jadi kalau bilang gak ada munaslub gak ngerti organisasi. Jadi munaslub jawaban. Kapan? Agustus. Kalau tidak terlambat dan kita minta Airlangga sapa rakyat. Golkar turun sekian persen menjadi 6 persen versi LSI," sambungnya.

Sebelumnya, Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum maupun calon presiden.

Keputusan itu diungkap setelah eksponen Golkar yang tergabung dalam Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Sejumlah tokoh yang hadir adalah Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence T.P Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam dan Mantan Anggota Dewan Pakar Golkar Zainuddin Bintang.

Awalnya, Koordinator Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian mengaku prihatin dengan keadaan partai Golkar belakangan ini. Sebab, posisi Airlangga sebagai capres semakin tidak jelas.

"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam Munas, Rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana sabar tunggu waktunya," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ia mengungkit Airlangga sudah diputuskan lewat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar menjadi capres pada 2020 yang lalu. Namun hingga saat ini, Airlangga tidak bisa berbuat apapun.

Sebaliknya, kata dia, calon presiden yang telah muncul di publik hanya ada tiga nama. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Sarankan Airlangga Hartarto Bentuk Koalisi Baru hingga Buat Program Sapa Rakyat

"Partai sudah terbagi habis ke calon-calon presiden itu, sudah membentuk koalisinya. Nah tinggal PAN. Tapi kita sudah tahu PAN itu arahnya akan ke mana," ungkapnya.

Di sisi lain, Lawrence menambahkan elektabilitas Airlangga Hartarto pun cenderung stagnan. Dia bilang, elektabilitas Airlangga hanya berada dikisaran 1 persen jauh dengan capres-capres lainnya.

"Dari segi elektabilitas, Pak Airlangga 1 persen, untuk menang itu harus 50 plus 1, sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan partai Golkar yang elektabilitasnya cuma 1 persen," jelasnya.

Dari segi parpol, kata dia, elektabilitas Golkar juga kini terus merosot. Menurutnya, partai berlambang beringin di bawah kepemimpinan Airlangga kini hanya sebagai partai menengah.

"Golkar partai besar jangan sampai turun jadi menengah apalagi kecil. Kita liat survei Golkar berbagai lembaga udah turun dari besar jadi menengah. Nomor 4 atau 5. Itu baru survei, kita belum liat kenyataan 2024. Bisa turun lagi 5,6,7 jadi partai burem. Kami tidak ingin itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Lawrence pun mendesak agar segera diadakan Rampinas untuk segera diadakan Munaslub. Khususnya, kata dia, Munaslub untuk menggantikan Airlangga dari ketua umum Golkar.

"Kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," ungkapnya.

Terkait hal ini, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar di seluruh Indonesia. Mereka pun diklaim setuju dengan usulan tersebut.

"Hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT. Nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh bodohi," pungkasnya.

Luhut Dinilai Layak Gantikan Airlangga

Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak Airlangga Hartarto diganti dari kursi Ketua Umum. Lantas, siapa yang layak mengganti Airlangga?

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan sosok pengganti Airlangga harus figur yang memiliki klasifikasi super hebat. Sebab, pemilihan umum dan pemilihan presiden bakal berlangsung kurang dari enam bulan lagi.

"Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal 6 bulan sampai Februari harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super hebat lagi ya kan," kata Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ridwan menilai ada sejumlah nama yang kini duduk jabatan eksekutif yang masuk ke dalam radar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun, hanya Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilai punya klasifikasi super hebat.

Baca juga: Punya Klasifikasi Super Hebat, Dewan Pakar Golkar Minta Luhut Geser Airlangga Jadi Ketua Umum

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat kalau Airlangga dibilang tadi Menko ya kalau menko itu kan sekarang dia bantu apa itu, Marinves," jelasnya.

Tak hanya Luhut, kata Ridwan, ada pula nama kader Golkar lainnya yang masuk ke dalam radar.

Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agung, Gunanjar Sudarsa, tapi tidak menutup senior kalau mau turun," tukasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas