TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang merupakan hasil dari operasi intelijen demi memecah sisa-sisa gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo.

Awalnya, Mahfud menyebut pada saat awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam merasa terpinggirkan dalam pemerintahan.

Ia menilai terpinggirnya para pejuang dari kalangan Islam lantaran pendidikan politik dari warisan Pemerintah Hindia Belanda.

Pendidikan politik tersebut, sambungnya, cenderung diskriminatif.

Baca juga: Bareskrim Polri Selidiki soal Dugaan TPPU Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang 

Kendati demikian, Mahfud menyebut hanya kalangan Islam tertentu yang dapat masuk ke pemerintahan.

"Pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya."

"Tapi, ada juga (dari kalangan Islam lain) yang marah karena tidak tertampung," kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk dalam Halaqah Ulama Nasional Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU-Kemenag RI di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu (12/7/2023), dikutip dari YouTube NU Online.

Terpinggirnya kalangan Islam di pemerintahan ini memicu kemarahan sebagian kalangan.

Mahfud menyebut salah satu sosok yang marah adalah pendiri Darul Islam atau NII, yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Menurutnya, pengaruh NII ini terus berlanjut sampai kini hingga sekarang ribut-ribut kasus Panji Gumilang.

"Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang."

'Hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini, itu sejarahnya dari situ."

"Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia," jelas Mahfud.

Terkait NII, Mahfud menyebut organisasi ini tidak memiliki bentuk dan gerakan bawah tanah.