TRIBUNNEWS.COM - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, pada 14-16 Juli 2023 untuk memilih ketua umum baru masa jabatan 2023-2028.

Dalam acara tersebut, Anas Urbaningrum secara aklamasi akan menjadi Ketua Umum PKN menggantikan Gede Pasek.

"Seluruh kader partai yang memiliki hak suara secara aklamasi akan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum terpilih menggantikan Gede Pasek Suardika," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKN, Sri Mulyono, Kamis (13/7/2023).

Sementara Ketum PKN saat ini, Gede Pasek Suardika akan menempati kursi Ketua Majelis Agung PKN.

"Kemudian Gede Pasek Suardika akan menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara," tambahnya.

Namun, dalam Munaslub tersebut, PKN tidak mengundang pimpinan partai politik (parpol) dan acara akan digelar secara sederhana.

"Undangan untuk parpol lain kita tidak mengundang di Munaslub. Kita internal karena tadi sudah saya bacakan Munaslub kita acarakan sederhana, tapi sukses itu yang ingin kita laksanakan untuk besok (hari ini)," kata Mulyono di Kantor Pimpinan Nasional PKN, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

"Kenapa Munaslub kita selenggarakan sederhana karena presidennya belum ada. Nanti pas pengukuhan capres dan cawapres sudah mantap kita buat acara pengukuhan. Sekaligus acara pidato politik Anas Urbaningrum di depan presiden dan ketua umum partai dan calon presiden," kata Mulyono.

Baca juga: Anas Urbaningrum Tetap Jadi Ketua Umum PKN Meski Hak Jadi Pejabat Publik Dicabut, Ini Alasannya

Mulyono mengatakan, setelah terselenggaranya Munaslub, pihaknya akan membuat acara yang cukup besar, yakni pelantikan dan pidato politik Anas Urbaningrum.

"Nanti setelah Munaslub lainnya akan ada acara besar PKN yaitu acara pelantikan dan mungkin pidato politik Mas Anas yang benar-benar pidato. Nanti pada acara pengukuhan," jelasnya.

Mulyono menambahkan, pada acara pengukuhan tersebut, PKN akan mengundang seluruh parpol, presiden, hingga para calon presiden.

"Calon presiden juga akan kita kasih waktu untuk bicara pada acara tersebut. Itu rencana PKN dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Alasan Anas Urbaningrum Tetap Dipilih Jadi Ketum PKN

Sementara itu, Mulyono membeberkan alasan menunjuk Anas Urbaningrum sebagai Ketum PKN, meski haknya menjadi pejabat publik dicabut selama lima tahun.

Diketahui, hak politik Anas Urbaningrum dicabut buntut dari kasus korupsi proyek Hambalang.

"Pejabat publik adalah pejabat pada badan publik yang didanai oleh APBN atau APBD."

"Sementara PKN tidak terikat dengan APBN atau APBD," kata Mulyono di Kantor Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

"Jadi Mas Anas boleh menjadi ketum Partai Kebangkitan Nusantara," lanjut Mulyono, dikutip dari TribunnewsDepok.com.

Adapun alasan Anas Urbaningrum diangkat sebagai ketum karena Mulyono masih merasa yakin dengan kekuatan politik yang dimiliki Anas.

Baca juga: Jabat Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum akan Pidato di Monas

"Kami sangat yakin dengan kemampuannya, jaringannya, pengalamannya. Mas Anas akan membuat partai ini menjadi partai besar," tutur Mulyono.

Mulyono juga meyakini, Anas Urbaningrum tidak terlibat dalam kasus Hambalang yang menjeratnya.

"Karena memang menurut kami, ada kekhawatiran dari lawan-lawan politiknya, bahwa Anas ini akan meluncur lebih cepat dibandingkan para kompetitornya," ucap Mulyono.

"Sehingga ada upaya-upaya menghambat beliau dengan kriminalisasi," kata dia.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi Saputra/Rahmat Fajar Nugraha) (TibunnewsDepok.com/Alfian Firmasyah)