TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal etika bisnis para pejabat negara saat ini.

Dalam pidato politiknya bertema Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik, AHY menyebut fenomena bisnis para pejabat negara saat ini kian memprihatinkan.

Pasalnya, saat ini muncul kabar para pejabat negara mengatur kebijakan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.

Hal tersebut tidaklah etis dilakukan seorang pejabat negara.

Bahkan AHY menyebut hal itu sama saja berburu di kebun binatang.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Live Forever - Oasis: You and I Are Gonna Live Forever

"Misalnya terkait keterlibatan pada pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara."

"Itu menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu," kata AHY dikutip dari Kompas Tv, Jumat (14/7/2023).

Menurut AHY, dengan cara demikian tentu jelas ada konflik kepentingan di dalamnya.

"Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara, dimana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut, ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang," jelas AHY.

Baca juga: Tak Bakal Nihilkan Program Jokowi, AHY: Semoga Presiden Bisa Akhiri Masa Baktinya dengan Baik

Menurut AHY, hal ini tidaklah baik jika dilakukan terus berkepanjangan.

"Karenanya Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," tegas AHY.

Selain itu, AHY juga menyoroti soal prinsip keseimbangan serta kesetaraan antar lembaga.

Sama seperti halnya, Undang-undang Dasar 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk presiden dan jajaran pemerintahannya.

Menurutnya, saat ini ada tanda-tanda keseimbangan antar lembaga mulai terganggu.

Baca juga: AHY Tegaskan Agenda Perubahan Demokrat Bukan Berarti Ganti Total Kebijakan Jokowi