TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menekankan bahwa partai yang dipimpinnya bukanlah berlandaskan kepentingan pribadi atau bahkan sebagai sebuah milik keluarga.

Dia menegaskan bahwa prinsip yang dimiliki PKN adalah organisasi partai modern.

"PKN harus ditata dengan prinsip-prinsip organisasi modern. PKN harus ditata berdasarkan prinsip organisasi modern, bukan organisasi yang berbasis kepentingan pribadi, kepentingan keluarga atau berorientasi famili," tutur Anas dalam pidato penutupan Munaslub PKN di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta pada Sabtu (15/7/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selain itu, Anas juga menjelaskan bahwa pola kekeluargaan dalam sebuah partai harus diusung untuk mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

Jika hal tersebut tercapai, maka baru dapat dikatakan partai tersebut menjadi keluarga besar.

"Partai bukan properti pribadi, partai bukan properti famili, partai bukan kepunyaan keluarga. Kalau mau disebut keluarga partai, harus punya keluarga besar seluruh bangsa Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Politisi PKN Percaya Diri Anas Urbaningrum Bisa Dongkrak Elektabilitas Partai di Pemilu

Tak sampai di situ, Anas juga menyampaikan bahwa PKN akan menjadi partai terbuka alias tidak menutup diri.

Sehingga, siapapun dan dengan latar belakang apapun bisa bergabung dengan partai yang dipimpinnya tersebut.

"Dengan prinsip seperti itu PKN tidak eksklusif, PKN akan jadi partai yang inklusif, partai yang terbuka, partai yang mengundang siapa saja tenaga-tenaga terbaik, tenaga-tenaga politik terbaik yang berkomitmen bekerja dengan masa depan bangsa yang bisa bergabung bersama kita di dalam PKN," katanya.

Di akhir pidatonya, Anas pun mengajak kadernya untuk menyiapkan diri dalam tahapan Pemilu 2024 lantaran waktunya sudah semakin dekat.

"Itu tantangan yang berat, tapi bagaimana membuat tantangan berat itu bisa kita pikul, atasi, caranya adalah bahwa kita harus punya keyakinan," tegasnya.

Di sisi lain, Anas juga menegaskan bahwa dirinya tidak bisa mencalonkan diri menjadi caleg lantaran hukuman pencabutan hak politik dirinya selama lima tahun usai bebas dari hukuman penjara.

"(Anda) bagian dari caleg-caleg yang tangguh, saya yang belum bisa nyaleg."

"Karena ada putusan yang putusan yang saya bekum nyaleg, putusan yang dzalim, keputusan yang tidak berdasar, tapi itu tidak apa-apa, itu sudah menjadi bagian dari perjalanan saya, dan ini menjadi perjuangan kita," ucap Anas.

Baca juga: Anas Urbaningrum: Jika Jadi Pemimpin Jangan Pernah Pidato dari Jeddah

Anas pun berpesan ke kadernya yang nantinya jika menjadi pemimpin negeri agar tidak bersikap zalim.

"Suatu hari PKN dipercaya menjadi pemimpin negeri ini, maka pemimpin yang dihasilkan oleh PKN harus menjauhi sikap dan sifat yang zalim."

"Tidak boleh menggunakan dan memperalat kekausannya dan kewenangannya untuk mencelakai pihak lain, untuk menindas, menyingkirkan pihak lain, untuk memperkusi pihak lain. karena fungsi kekuasan bukan itu, fungsi kekuasan dan kewenangan adalah menggerakan perbaikan," pungkasnya.

Diketahui, Anas Urbaningrum menjadi pengganti Gede Pasek Suardika dalam Munaslub PKN.

Sebelumnya, Pimpinan sidang pleno Munaslub membacakan keputusan partai terkait pengangkatan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PKN.

"Memutuskan dan menetapkan, keputusan Munaslub PKN, ketentuan dan peralihan Ketua Umum PKN," ucap pimpinan sidang.

"Munaslub telah memilih dan menetapkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara periode 2023-2028," sambung pimpinan sidang yang langsung disambut tepuk tangan meriah peserta Munaslub.

Baca juga: 6 Poin Pidato dan Pernyataan Anas Urbaningrum di Monas

Pimpinan pun meminta Anas Urbaningrum naik ke atas panggung untuk menerima kartu tanda anggota (KTA) PKN.

Gede Pasek yang merupakan ketua umum sebelumnya menyerahkan secara simbolis KTA kepada Anas Urbaningrum.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Munaslub PKN