Budi menuturkan akan melaksanakan empat program strategis. Salah satu di antaranya yaitu melanjutkan infrastruktur digital.

Kemudian, dia mengatakan akan mengendalikan konten-konten yang meresahkan masyarakat seperti radikalisme dan hoaks.

Budi juga menyatakan akan memastikan perlindungan data pribadi masyarakat serta membangun narasi pemilu damai di 2024.

"Saya pikir tantangan kita banyak sekali soal infrastruktur digital, yang kedua soal platform-platform yang meresahkan masyarakat juga harus kita dibereskan, yang ketiga bagaimana ekosistem digital ini yang menjadi tanggung jawab Kominfo," ujar Budi saat Serah Terima Jabatan Menkominfo di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (17/7). "Dan yang keempat ini pesan dari pak presiden khusus, bersama pak menko bagaimana membangun narasi Pemilu Damai 2024," imbuhnya. 

Selain Budi yang dilantik sebagai Menkominfo, Presiden Jokowi kemarin juga melantik beberapa wakil menteri (Wamen), yakni Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.

Jokowi sempat menjelaskan alasannya mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny Plate yang terseret kasus korupsi.

Termasuk alasannya tidak memilih menteri dengan latar belakang partai politik lagi atau dari Partai NasDem, mengingat Plate merupakan representasi Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Jokowi, alasannya menunjuk orang non-partai politik  sebagai Menkominfo karena ingin adanya percepatan.

"Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," ujar Jokowi. "Agar segera bekerja cepat. Agar ini selesai dengan kecepatan," kata Jokowi.

Jokowi menyebut Menkominfo yang baru memiliki waktu yang sangat pendek di sisa masa jabatannya sebagai presiden.

Oleh karena itu ia ingin masalah prioritas di Kemenkominfo dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara.

Penyelesaian yang dimaksud selain masalah hukum yakni masalah pembangunan tower atau menara BTS.

Hal itu karena menyangkut layanan komunikasi masyarakat di daerah terdepan atau terluar.