Dimana Hasto menyinggung yakni terkait Jaksa Agung periode pertama Presiden Jokowi menjabat yakni HM Prasetyo.

Menurut Hasto, Jaksa Agung yang merupakan kader NasDem itu telah menyalahgunakan instrumen hukum.

"Tetapi dari evaluasi yang dilakukan, salah satu aspek revolusi mental mengalami hambatan karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya," kata Hasto.

Saat menyampaikan respons ini, Hasto terlihat sangat geram dengan pernyataan Surya Paloh.

Sejatinya, Hasto mengaku tidak ingin menanggapi pernyataan itu akan tetapi hal tersebut harus dijawab, sebab menurut dia, Surya Paloh sudah menyerang Presiden Jokowi.

"Tapi PDIP kan tidak mencampuri urusan partai lain hanya ketika ini sudah menyentuh presiden Jokowi ya kami memberikan tanggapan," katanya.

Atas tanggapannya itu, Hasto meminta kepada pihak manapun termasuk Surya Paloh untuk memberikan kanian yang objektif sebelum menyampaikan pidato kepada publik.

Jangan sampai, kata dia, sejatinya ada hal yang seharusnya menjadi koreksi di diri sendiri malah sudah terlanjur disampaikan.

"Ya sebaiknya daripada memercik air didulang ke muka sendiri, ya lebih baik kalau menyampaikan ke kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian yang objektif," tukas dia.

3. PAN Bilang Nasdem Juga Tanggungjawab

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi  mengatakan kebijakan revolusi mental Presiden Jokowi merupakan gerakan pemikiran, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.

Hal yang diubah adalah cara pandang, mindset, sikap, perilaku, dan karakter.

Ia menuturkan hal yang ingin dicapai dari gerakan revolusi mental Jokowi adalah suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan Pancasila, cita-cita kemerdekaan, dan UUD RI 1945.

Menurutnya, gerakan revolusi mental merupakan gerakan yang tidak instan dan langsung jadi.